DPRD Setujui Anggaran Distanak Rp17 Miliar

Kamis, 23 Desember 2010 04:29 WIB

Mamuju (ANTARA News) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat, menyetujui anggaran untuk Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) sebesar Rp17 miliar lebih yang nantinya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011.

Kepala Distanak Sulbar, Ir Muhammad Abduh di Mamuju, Rabu, mengatakan, rapat pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2011 bersama Komisi II DPRD Sulbar menghasilkan kata sepakat untuk disiapkan dana untuk belanja Distanak sebesar Rp17 miliar lebih.

"Saya tidak hafal rinciannya. Namun, anggaran sebesar ini untuk kebutuhan belanja pegawai maupun belanja tidak langsung pada empat bidang," kata dia.

Menurutnya, empat bidang tersebut masing-masing bidang tanaman pangan, peternakan, holtikultura, sarana dan prasarana pada Pengelolaan Lahan dan Air (P2HP).

Kemudian belanja untuk kebutuhan bidang Pengelolaan Pemasaran dan Hasil Pertanian (PPHP) dan belanja untuk Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) dari sembilan unit yang ada.

"Dana yang disiapkan ini belum final karena hasil rapat RAPBD antara legislatif dan eksekutif untuk sementara dalam tahap asistensi pada Kementerian dalam negeri," kata dia.

Namun demikian, lanjutnya, hasil usulan dalam rapat tersebut yang kini dalam tahap asistensi di Jakarta oleh Kemendagri bisa dipastikan tidak akan berubah lagi.

"Kemungkinan besar pengesahan APBD tahun anggaran 2011 disahkan dewan sebelum akhir tahun. Ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011," jelasnya.

Ia menambahkan, sebenarnya pada saat pembahasan RAPBD pekan lalu, pihaknya semula hanya mengusulkan sebesar Rp13 miliar. Namun, dilakukan penambahan sebesar Rp4 miliar untuk mendukung program "Bangun Mandar" salah satu program gerakan pembangunan desa berbasis masyarakat yang mulai bergulir tahun 2010.

"Tambahan anggaran ini juga bahagian mendukung pelaksanaan empat arah kebijakan pemprov Sulbar serta mendukung kegiatan program 'Bangun Mandar' untuk mempercepat pembangunan pada kawasan desa tertinggal yang tersebar di lima kabupaten," ujarnya. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.