Pemkab Mamuju tidak Serius Urus Nelayan

Minggu, 2 Januari 2011 21:48 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dinilai kurang serius mengurus nasib nelayan dalam rangka meningkatkan perekonomian di wilayah itu.

Dahlan (45 th), warga Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, di Mamuju, Minggu, mengatakan, perhatian Pemkab Mamuju untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat nelayan masih jauh dari harapan.

"Kalau saya berpendapat, kebijakan Bupati Mamuju, Suhardi Duka selama ini terbilang tidak pro terhadap warga nelayan. Buktinya, fasilitas pabrik es saja yang telah dibiayai oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu hingga kini belum bisa difungsikan secara optimal," katanya.

Menurutnya, pabrik es ini salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat nelayan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan para nelayan saat kembali dari melaut. Kepedulian Pemkab Mamuju terhadap nelayan hingga kini belum dirasakan secara maksimal.

Dikatakannya, tidak beroperasinya pengelolaan pabrik es yang disiapkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mamuju ini memaksa para nelayan harus mencari es balok di salah satu penjual yang ada di Mamuju dengan kualitas yang tidak bagus serta harga yang sangat mahal.

"Pedagang es balok di Mamuju leluasa memainkan harga karena hanya satu penjual es balok yang ada di daerah ini. Mesti kualitas es belum masak, para nelayan tetap memburu untuk mendapatkan bahan pengawet ikan ini," tutur dia.

Dahlan mengemukakan, pabrik es yang disiapkan pemerintah terkesan diterlantarkan karena hingga kini belum bisa beroperasi akibat terkendala jaringan listrik dari PLN. Mestinya, Bupati Mamuju mampu memberikan fasilitas agar layanan listrik itu bisa dimanfaatkan untuk mengoperasikan pabrik es yang sudah lima tahun belum beroperasi.

Karenanya, kata dia, bupati dianggap kurang serius memperhatikan nasib para nelayan, padahal warga nelayan telah dijanji setelah pilkada akan melengkapi segala fasilitas yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) termasuk pengoperasian pabrik es dan pemanfaatan Satuan Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Namun setelah Suhardi Duka menang pada Pilkada dan menjadi Bupati Mamuju periode kedua, kata dia, hingga kini fasilitas pendukung bagi warga nelayan belum dilakukan.

Bukan hanya itu, lanjutnya, nelayan di Mamuju belum mampu sejahtera karena pemerintah tidak mampu memberikan jaminan untuk pemasaran hasil tangkap dan memberikan jaminan harga yang layak.

"Jika tangkapan nelayan membludak maka dapat dipastikan ikan ini pasti diolah secara tradisional atau dikeringkan karena tidak ada pangsa pasar yang jelas," ucapnya.

Ia menambahkan, jika Pemkab Mamuju memaksimalkan pengelolaan TPI maka jelas akan mampu memberikan kontribusi untuk menggenjot sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah ini.

Dia menjelaskan, potensi perikanan di Perairan Mamuju sangat melimpah ruah, namun hasil tangkap dengan jumlah yang banyak tidak akan bermanfaat jika pengawet ikan belum ada serta belum adanya kepastian harga sehingga tidak mampu mendongkrak ekonomi warga nelayan.

Dikatakannya, mestinya pemerintah peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat nelayan di Mamuju dengan cara turun langsung memantau kondisi apa yang dirasakan masyarakat di daerah ini.

"Pemerintah kurang perhatian untuk memantau kondisi yang dihadapi masyarakat pesisir nelayan di Mamuju. Padahal, nelayan kita membutuhkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup bagi nelayan di Mamuju," ucapnya. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.