
Bagi Hasil Sawit di Sulbar Rendah

Mamuju (ANTARA News) - Anggota DPD-RI asal Provinsi Sulawesi Barat menilai bagi hasil perkebunan sawit milik sejumlah perusahaan dengan pemerintah di Kabupaten Mamuju Utara atau Matra, dinilai sangat rendah.
"Bagi hasil antara perkebunan sawit milik sejumlah perusahaan dengan pemerintah di Kabupaten Matra sangat rendah sehingga dianggap kontribusi perusahaan sawit sangat kecil kepada pemerintah dan pembangunan di daerah," kata anggota DPD-RI asal Provinsi Sulbar, Asri Anas di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, kontribusi perusahaan sawit kepada pemerintah di daerah sangat kecil hanya sekitar 0,5 persen dari total pendapatannya sehingga keberadaan perkebunan sawit tidak memberikan peran signifikan bagi pembangunan di daerah.
Apalagi, kata dia, tidak adanya transparansi pemerintah daerah terhadap bagi hasil yang didapatkan dari sektor perkebunan sawit tersebut.
"Ini merugikan sekali karena membuat pendapatan daerah sangat kecil sementara tanah kita yang subur dan kaya sudah dikelola perkebunan sawit, namun ternyata hasilnya kecil dan juga tidak jelas kontribusinya setelah didapatkan dan dikelola pemerintah karena tidak transparan," ujarnya.
Ia mengatakan, perkebunan di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulbar, yang memiliki luas sekitar 30.000 hektare dengan tingkat produksi sekitar 100.000 ton per tahun, hanya menyumbang pendapatan dari bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat dan perusahaan sawit, sekitar Rp800 juta.
"Jumlah tersebut sangat sedikit karena dalam setiap kilogram sawit di Matra, hanya memberikan pendapatan bagi hasil pajak sekitar Rp2.700, padahal jika dibandingkan daerah lain seperti Sumatra jumlah pendapatan cukup besar untuk setiap perkilo sawit yakni mencapai Rp15.000," ujarnya.
Oleh karena itu ia meminta, agar sistem bagi hasil di sektor perkebunan tersebut harus dilakukan revisi agar tidak merugikan daerah ini dan pembangunan daerah ini dapat lebih baik.
Perusahaan sawit di Matra seperti PT Astra yang sudah beroperasi selama 27 tahun tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi pembangunan di wilayah itu, karena nampak sekali jika pembangunan di Matra yang sangat buruk, padahal perusahaan sawit tersebut sudah mengambil keuntungan yang besar, namun tidak memberikan hasil kepada pembangunan.
Ia juga meminta agar Pemkab Matra transparan dalam memanfaatkan bagi hasil pajak di sektor perkebunan karena selama ini tidak nampak pajak bagi hasil tersebut telah memberikan kontribusi bagi pembangunan didaerah itu.
"Bukti perusahaan sawit tidak memberikan kontribusi apa kepada daerah adalah pembangunan di Matra masih nampak buruk, fasilitas publik di wilayah itu seperti pasar, terminal, rumah sakit, listrik, air bersih dan lainnya tidak memadai,"katanya.(T.KR-MFH/Y006)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
