Kepala Cabang PLN Diminta Lebih Terbuka
Kupang (ANTARA Sulsel) - General Manager (GM) PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) S Januwarsono meminta para kepala cabang di empat wilayah di provinsi itu beserta jajarannya untuk lebih membuka diri kepada media massa.
"Keterbukaan ini demi kepentingan akuntabilitas publik dan transparansi," katanya di Kupang, Jumat, setelah pihaknya meminta kritik dan saran dari kalangan media massa.
Ia mengatakan pihaknya perlu masukan, karena tugas PLN tidak mudah. "Kami butuh dukungan dari rekan-rekan wartawan, dan kami akan bekerja keras menuju NTT terang terus," kata Janu di hadapan pekerja pers dan semua unsur manajemen di tubuh PLN NTT.
Dia kemudian meminta para kepala cabang yakni kacab Kupang yang membawahi wilayah Pulau Timor, Alor, Rote dan Sabu, Ignatius Rendroyoko, kacab Flores bagian Timur meliputi Sikka, Flores Timur dan Lembata, Robert Rumapea, untuk memberikan nomor telepon genggamnya kepada semua jurnalis yang menghadiri pertemuan itu agar mudah dihubungi.
Perintah yang sama juga disampaikan kepada kacab Flores bagian barat yang meliputi Ende, Ngada, Nagakeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat, Marjon Sinaga, serta kacab Sumba meliputi Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Bara Daya, Syarbani Sofyan, serta para manajer dan pejabat setingkatnya.
Janu mengatakan selama ini para wartawan lebih memilih menghubunginya untuk konfirmasi berita yang berkaitan dengan kelistrikan.
Padahal, menurut dia, seharusnya langsung kepada para kepala cabang agar langsung direspon, dibanding jika harus melalui general manager.
Pertemuan yang bermaksud menjaring informasi dari kalangan media massa mengenai keluhan publik yang disampaikan melalui koran, radio dan televisi serta tabloid itu, menjadi ajang "buka-bukaan" antara GM PLN NTT dengan para wartawan yang hadir.
Para wartawan memberikan masukan bahwa untuk mengatasi kesulitan finansial yang berdampak pada pengadaan mesin pembangkit baru, mengapa PLN tidak melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah sebagaimana di Flores Timur.
Hal lain yang mengemuka pada pertemuan tersebut di antaranya adanya laporan bahwa PLN terus merugi, tetapi para karyawan PLN tampak hidup mewah, dan para manajer menggunakan mobil mewah.
Kemudian soal mata rantai mafia pemasangan meteran baru antara orang dalam PLN dengan asosiasi kelistrikan, serta besarnya biaya pemasangan baru yang tidak memiliki standar baku, dan masalah lainnya.
Menurut Januwarsono, pertemuan tersebut menjadi sangat penting karena bisa menjadi masukan bagi manajemen PLN untuk melakukan pembenahan.
Misalnya, dengan asosiasi kelistrikan pihaknya telah menggelar pertemuan dan meminta asosiasi itu lebih transparan dan tidak mengakali masyarakat sebagai konsumen listrik.
Ia juga menjelaskan mengenai pendekatan yang mulai dilakukan dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota guna mengatasi kesulitan dalam pengadaan mesin pembangkit baru.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada masa pemerintahan bupati Felix Fernandez pernah membeli mesin diesel untuk dioperasikan PLN.
Pola yang terjadi di Kabupaten Flores Timur bisa menjadi rujukan bagi manajemen PLN di NTT untuk melakukan pendekatan serupa kepada para bupati maupun walikota guna mengatasi kesulitan listrik yang dialami masyarakat.
(T.K006/M008)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
