Defisit APBD Hambat Pembangunan di Mamuju

Minggu, 9 Januari 2011 22:46 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Terjadinya defisit APBD setiap tahun dianggap oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi biang penghambat pelaksanaan pembangunan di daerah.

"Kondisi terjadinya defisit APBD oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju yang terjadi sejak tiga tahun terakhir ini menjadi salah satu bahagian tertundanya pelaksanaan pembangunan," kata Hajrul Malik, salah seorang anggota DPRD Mamuju di Mamuju, Minggu.

Menurutnya, defisit APBD yang tak kungjung "Sembuh" ini mengakibatkan banyak rencana kegiatan proyek maupun pelaksanaan kegiatan lain yang bersentuhan langsung rakyat tidak bisa dilaksanaan karena anggaran pada kas Pemkab Mamuju kosong.

Ia mengatakan, perkara defisit yang menggerogoti pemkab Mamuju sebagai gambaran bahwa ada sistem yang keliru dilaksanakan oleh eksekutif di bawah nahkoda Bupati Mamuju, Suhardi Duka.

"Yang jelas ada sistem yang rusak sehingga penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan tidak berjalan efektif. Sebagai contoh banyak proyek fisik pembangunan di daerah yang mestinya dilaksanakan tetapi dukungan dana tidak memadai," kata dia.

Bukan hanya itu, selama ini banyak penundaan pembayaran tunjangan kinerja guru, paramedis maupun pembayaran para Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu.

Karenanya, kata dia, Pemkab Mamuju memasuki awal tahun 2011 ini bisa melakukan evaluasi secara serius untuk bisa memperbaiki diri sehingga terhindar dari persoalan devisit yang berkepanjangan itu.

"Selama ini yang mengakibatkan terjadinya defisit APBD karena pendapatan asli daerah bagi setiap SKPD tidak maksimal, sehingga perencanaan di daerah ini lebih besar pasak dari pada tiang," ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengemukakan, Pemkab Mamuju di tahun anggaran 2010 terpaksa berutang pada Bank BPD Mamuju akibat krisis keuangan yang melanda Mamuju akibat terjadinya devisit.

Dikatakannya, APBD Mamuju 2010 mengalami devisit sekitar Rp18 miliar akibat banyaknya pembiayaan pada APBD tahun 2010, yang digunakan untuk membiayai program yang belum dibayarkan pada 2009.

Akibatnya, APBD 2010 mengalami defisit sekitar Rp18 miliar sehingga untuk menanggulanginya Pemkab Mamuju terpaksa berutang ke Bank BPD Cabang Mamuju sekitar Rp20 miliar, karena selain untuk digunakan membayar defisit, Pemkab Mamuju juga berutang Rp2 miliar untuk membayar silva pada APBD 2009 yang juga habis.

"Silva pada 2009 sebesar Rp2 miliar juga digunakan untuk membayar program pada APBD 2009 sehingga Pemkab Mamuju menambah utangnya ke Bank BPD Mamuju sehitar Rp2 miliar sehingga secara keseluruhan mencapai Rp20 miliar," ujarnya.

Potret yang terjadi selama ini, kata dia, harus menjadi renungan bersama agar pada APBD tahun 2011 ini bisa berkualitas tanpa ada devisit.

"Kita tidak perlu merencanakan yang tinggi-tinggi karena kondisi keuangan pun tidak jalan dan yang lebih penting adalah memaksimalkan PAD bagi setiap SKPD," ujarnya. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.