Rakor Gubernur Fokus Sinkronisasi Program Pembangunan
Jakarta (ANTARA News) - Sinkronisasi program prioritas pembangunan pusat dan daerah pada 2011 menjadi fokus pembahasan Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia di Jakarta Convention Centre, Senin.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel Andi Bakti Haruni yang mendampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada rakor yang berlangsung sehari penuh tersebut, menjelaskan terdapat sebelas program prioritas pembangunan yang disinergikan.
Sebelas prioritas yang dibahas dalam rakor untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional 2011 yaitu bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha.
Kemudian bidang energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, serta kebudayaan serta kreatifitas dan inovasi
teknologi.
Di bidang pendidikan misalnya, Kemendiknas meminta pemerintah kabupaten dan kota mempersiapkan diri dengan revisi mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke daerah tahun ini.
Penyaluran dana BOS selama ini disalurkan melalui pemerintah provinsi kemudian dilanjutkan ke rekening sekolah penerima.
Mulai tahun ini, mekanisme penyaluran dana BOS akan disalurkan terlebih dahulu ke pemerintah kabupaten dan kota sebelum disalurkan ke rekening sekolah penerima.
"Tentu ada petunjuk pelaksanaannya yang sudah disampaikan. Pemerintah daerah diminta melakukan persiapan termasuk perangkatnya dan pengawasannya agar bisa tepat jumlah dan tepat waktu ke sekolah," jelasnya.
Usai rakor, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan arahan yang terdiri atas dua bagian yaitu arahan umum dan khusus.
Dalam arahan umumnya, presiden menginstruksikan pelaksanaan seluruh program kerja yang telah dianggarkan di pusat dan daerah dijalankan sungguh-sungguh, mempertahankan dan meningkatkan hasil dan capaian 2010, mengembangkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki, mewujudkan kemandirian pangan dan pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas pembangunan.
Sementara pada arahan khususnya presiden meminta untuk melakukan langkah mengatasi kenaikan harga pangan dan energi global, bersama legislatif memastikan APBN dan APBD, jika dibutuhkan lakukan perubahan untuk efektifitas dan efisiensi.
Kemudian, pastikan program pembangunan infrastruktur dan listrik berhasil baik, mewujudkan iklim investasi yang benar-benar baik, memastikan penyimpangan dan korupsi berkurang.
Menertibkan praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan, kikis dan cegah politik uang dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada, memastikan program-program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat berjalan baik.
Meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia serta pastikan daerah dan pusat memiliki kesiagaan dan kesigapan mengatasi bencana alam.(T.KR-RY/B013)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
