Kekerasan Itu Diluar Konteks Pendidikan
Makassar (ANTARA News) - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Prof Dr Drs H.I. Nyoman Sumaryadi, MSi, tidak menyangkal adanya kekerasan di kampus yang dipimpinnya, namun itu merupakan dampak yang terjadi di luar konteks pendidikan.
Itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum praja yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan.
"IPDN tidak mengenal orientasi pengenalan kampus (Opspek) yang ada hanya penggembelengan yang dilakukan Pusat Pendidikan Infrantri (Pusdif) yang berkaitan dengan disiplin dan baris-berbaris," ujar Nyoman Sumaryadi ketika menandatangani lanjutan Nota Kesepahaman antara IPDN dengan Rektor Unhas Prof Dr dr Idrus A Paturusi di Kampus Tamalanrea Unhas Makassar, Rabu.
Penandatanganan dilakukan juga antara Wakil Rektor I IPDN Prof Dr Sadu Wasistiono, MS dengan Wakil Rektor IV Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, disaksikan Direktur IPDN Makassar Ir H. Dahyar Daraba, MSc, unsur pimpinan IPDN yang menyertai Rektor IPDN, dan sejumlah dekan fakultas di lingkungan Unhas.
Kerja sama dalam pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut mencakup bantuan tenaga dosen tidak tetap Unhas kepada IPDN, pemanfaatan laboratorium, penggunaan fasilitas sarana dan prasarana, penelitian, serta bidang lain yang terkait. Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan merupakan lanjutan kerja sama serupa yang diteken dan berjalan dua tahun terakhir ini.
Nyoman Sumaryadi jujur mengatakan, kekerasan yang pernah menghebohkan kampus Jatinangor ini beberapa tahun silam adalah aksi rekayasa yang dilakukan oleh praja pada saat mereka lulus. Kekerasan tersebut merupakan bias yang dilakukan oleh oknum praja yang hingga sekarang sifatnya sangat personal.
"Kita memang agak kesulitan, karena praja diasramakan, sehingga diperlukan adanya enkulturasi selama satu semester untuk memberi pemahaman akan keberanekaragaman budaya praja," ujar Nyoman Sumaryadi, kemudian menambahkan, hanya karena persoalan tidak memahami budaya sesama praja sering menimbulkan friksi antarmereka.
Ia mengakui hingga saat ini IPDN sudah memecat 50 praja karena melanggar tata tertib kampus. Terakhir 10 orang dipecat dan tujuh orang di antaranya dari Sulawesi Selatan.
Penyebab mereka dipecat bersumber dari masalah sepele, misalnya berebut absen pada saat pelatihan salah satu mata kuliah. Seorang peserta memukul salah seorang temannya yang lain menggunakan peci. Ternyata, aksi ini bermasalah dan berbuntut 'penyelesaian secara jantan' tengah malam di salah satu tempat di depan kamar mandi.
"Ini sebenarnya kekerasan model baru. Ada, karena praja itu rata-rata berusia 17 tahun ketika memasuki IPDN, diasramakan pula, hingga sering menimbulkan persoalan," sebut Sumaryadi.
Saat ini, IPDN memiliki 4.000 mahasiswa yang tersebar pada Sembilan kampus, yakni Medan, Bukit tinggi, Riau, Jatinangor, Cilandak Jakarta, Mataram, Pontianak, Jayapura, dan Makassar. Tahun ini, Sulsel akan memperoleh tambahan 100 praja dengan memanfaatkan salah satu penginapan/wisma. Tahun mendatang ini, IPDN akan menerima 1.500 mahasiswa baru.
Rektor Unhas Idrus A Paturusi menjelaskan, ke depan Unhas akan ketambahan beberapa fakultas lagi, di antaranya Kedokteran Hewan, Psikologi, Keperawatan, dan Fisioterapi, hingga Unhas akan memiliki 18 fakultas.
"Beberapa di antara program studi yang ada sudah memiliki standar internasional, seperti Kedokteran, Ekonomi, Teknik, dan sebagainya," ujar Idrus A Paturusi.
Para dosen Unhas yang direkrut sebagai tenaga tetap dalam proses belajar mengajar ini dipilih dari beberapa fakultas terkait. Mereka akan mengajar mahasiswa IPDN Makassar yang lokasi kampusnya di Kabupaten Gowa.(T.KR-AAT/F003)
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
