DPP PPP Tolak Wacana Capres Independen
Mamuju (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menolak wacana calon presiden dari jalur perseorangan atau independen.
"Wacana calon presiden (Capres) independen perlu dipikirkan lagi," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP, Chozin Chumaidy, di Mamuju, Sabtu.
Dia mengatakan itu pada acara Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPP) PPP, yang dihadiri ratusan kader PPP Provinsi Sulbar.
Chumaidy mengatakan, bangsa ini belum siap dengan adanya wacana atau usulan agar calon presiden (Capres) yang menggunakan jalur perseorangan atau independen diberikan ruang untuk bertarung, wacana itu harus dipikirkan matang-matang lagi sebelum disepakati.
Menurut dia, wacana capres dari jalur perseorangan hanya akan membuat sebuah lompatan bagi proses pembangunan demokrasi di bangsa ini, sehingga wacana tersebut masih sangat sulit untuk dilaksanakan dan dianggap belum penting.
"Demokrasi yang dibangun melalui partai politik belum sepenuhnya baik dilaksanakan di bangsa ini, apalagi demokrasi dibikin maju lagi dengan menggunakan jalur independen untuk memilih capres, kita belum siap dengan model seperti itu, proses demoratisasi akan dibuat loncat tanpa sebuah proses, yakni melalui partai" katanya.
Ia mengatakan, capres independen hanya akan merusak tatanan demokrasi di bangsa ini, karena capres akan melemahkan posisi partai politik dalam memilih pemimpin di bangsa ini.
"Tanpa partai politik demokrasi tidak akan berjalan baik karena partai merupakan syarat membangun demokrasi, sehingga jika wacana capres independen disetujui, maka ruang demokrasi yang dibangun dengan partai akan tercederai," ucapnya.
Ia mengatakan, capres independen akan sangat sulit dilaksanakan karena akan sulit bagi setiap orang untuk maju dengan melalui capres independen, karena harus mengumpulkan banyak dukungan dari masyarakat.
"Siapa sih yang mampu menjadi capres dengan harus mengumpulkan sekitar tiga persen dukungan masyarakat, atau mengumpulkan dukungan masyarakat hingga satu juta orang, itu akan sulit, dan bukan pekerjaan mudah," katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, DPP PPP menolak wacana capres independen untuk ditetapkan dalam undang undang, karena partai politik sudah cukup untuk mengusung capres di bangsa ini dan sudah cukup untuk membangun demokrasi di bangsa ini.
"Kalau ada kekhawatiran capres independen harus dilakukan karena partai tidak mampu mewakili semua orang, maka itu keliru, karena partai seperti PPP juga telah membuktikan bahwa partainya tidak hanya mengusung kadernya sebagai capres tetapi juga memberikan kesempatakan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk diusungnya sebagai capres sepanjang masih layak dan pantas," ucapnya.(T.KR-MFH/F003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
