Mamuju (ANTARA) - Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengharapkan pemerintah desa di Sulbar meningkatkan pelayanan publik dalam membangun desa.
"Pelayanan publik di tingkat desa adalah hal yang sudah seringkali menjadi aduan masyarakat masuk ke Kantor Ombudsman Sulbar," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Selasa (14/9).
Ia mengatakan, pelayanan desa yang dikeluhkan masyarakat, berada pada peringkat kelima dari berbagai macam aduan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik pemerintah.
"Kondisi tersebut akibat belum maksimalnya pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya," katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, tim Ombudsman Sulbar melakukan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi di Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dengan tujuan agar masyarakat desa memahami tugas dan fungsi ombudsman Sulbar.
"Partisipasi masyarakat pada acara tersebut kami apresiasi karena masyarakat begitu antusias mengenal Ombudsman, dan itu merupakan modal besar dalam perbaikan pelayanan publik," katanya.
Ia juga berharap agar perbaikan pelayanan publik itu terus ditingkatkan agar masyarakat puas atas pelayanan pemerintah desa.
"Besar harapan kami agar pemerintah desa terus melakukan perbaikan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ada sehingga masyarakat dapat puas atas pelayanan pemerintah," katanya.
Berita Terkait
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Wali Kota Makassar meminta pembangunan mal pelayanan publik dikebut
Selasa, 16 April 2024 21:42 Wib
Presiden Yoon Suk Yeoel akan sampaikan pernyataan publik usai kalah Pemilu Korea Selatan
Selasa, 16 April 2024 6:31 Wib
Liberti Sitinjak : Pelayanan publik berbasis HAM komitmen mewujudkan P5HAM
Minggu, 31 Maret 2024 14:21 Wib
Polewali Mandar mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Rabu, 27 Maret 2024 17:13 Wib
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
DPRD Sulsel siap terima masukan publik terkait calon anggota KIP-KPID
Minggu, 24 Maret 2024 9:58 Wib
Pakar membedah fenomena produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
Kamis, 21 Maret 2024 2:36 Wib