Anggota DPD Minta Pemprov Serius Tuntaskan RTRW

Sabtu, 30 Juli 2011 03:19 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Asri Anas meminta pemerintah provinsi Sulawesi Barat, bekerja serius untuk segera menuntaskan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang hingga kini juga belum beres.

"Pemprov Sulbar sangat lemah dalam menuntaskan persoalan RTRW. Buktinya, sudah dua kali terbentuk panitia khusus (pansus) RTRW dengan melibatkan para anggota DPRD Sulbar, namun hasilnya nol," kata Asri Anas di Mamuju, Jumat.

Menurut dia, tidak rampungnya RTRW di Sulbar akan menimbulkan dampak buruk terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA).

"Saat ini para pengusaha telah banyak melirik untuk berinvestasi di Sulbar. Namun, sebelum pengusaha menanamkan modalnya maka yang pertama dipertanyakan adalah RTRW. Makanya, pemprov bersama tim pansus yang kembali terbentuk tahun ini agar lebih serius lagi sehingga penyusunan RTRW ini tuntas tahun ini," ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini dirinya yang juga sebagai mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulbar mendorong agar para pengusaha yang ada di Jakarta juga bisa melakukan investasinya di Sulbar. Namun, upaya itu sia-sia karena ternyata persoalan RTRW ini masih berkutat di meja Kementerian Kehutanan.

Padahal, kata dia, selama ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang begitu banyak tetapi kinerja pansus RTRW kurang greget sehingga belum mendapatkan hasil apa-apa.

untuk itu, pansus RTRW yang kembali dibentuk Kepala Bappeda Sulbar, Prof Dr H. Akbar Tahir, MSc, bersama anggota DPRD Sulbar, tentunya diharapkan mampu menyelsaikan minimal hingga akhir tahun 2011.

`` "Ada beberapa kawasan yang masuk dalam hutan lindung yang mestinya telah dibebaskan karena sebahagian sudah menjadi pemukiman warga. Bahkan, lokasi pembangunan bandara Sumarorong di Mamasa juga termasuk dalam kawasan hutan lindung," ucapnya.

Untuk menghindari persoalan dikemudian hari, maka sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan maka RTRW ini harus tuntas.

"Mau tidak mau, suka atau tidak suka para pengusaha tidak akan berani melakukan investasi apabila penyusunan RTRW tidak rampung. Sebab implikasinya sangat besar karena para pengusaha pun jelas dihantui rasa ketidakpastian akan status lahan yang mereka garap," ujarnya.

Astri menambahkan, daerah ini akan bisa lebih maju apabila masalah RTRW Sulbar bisa dituntaskan guna mendorong minat para pengusaha nasional maupun pengusaha asing untuk melakukan investasi di provinsi yang baru berkembang ini. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.