DPRD Mamuju Minta APBD 2012 tidak Dibebani

Kamis, 24 November 2011 02:18 WIB

Mamuju (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat meminta eksekutif agar tidak membebani APBD 2012 dengan pembiayaan daerah supaya dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik bisa lebih besar.

"DPRD Mamuju berharap pemerintah di Kabupaten Mamuju tidak membebani APBD 2012 dengan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan daerah," kata anggota DPRD Mamuju Lalu Syamsul Rijal di Mamuju, Rabu.

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan daerah di APBD tahun 2012 karena diyakini akan menjadi beban, karena anggaran belanja di APBD 2012 akan terkuras dan akan membuat sejumlah program akan tidak dapat dilaksanakan.

"Kalau pemerintah di Mamuju, ngotot akan mengalokasikan pembiayaan daerah di APBD 2012, maka sejumlah program 2012 di tahun akan sulit dilaksanakan karena anggaran akan berkurang dengan adanya pembiayaan daerah itu,"katanya.

Sehingga ia meminta agar pemerintah di Mamuju tidak mengalokasikan anggaran pembiayaan daerah di APBD 2012 tetap mengurangi anggaran untuk program pembangunan yang dapat memunculkan pembiayaan daerah di APBD 2012.

"Pada APBD perubahan tahun 2011 yang sementara dibahas ini hendaknya tidak dialokasikan program yang dapat memunculkan pembiayaan daerah di APBD tahun 2012 dengan mengurangi program yang dianggap tidak penting,"katanya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju, Hamzah Sula mengatakan, pada APBD tahun 2011 diperkirakan akan muncul sejumlah program yang akan dibayarkan pada tahun 2012 melalui pembiayaan daerah.

"Paling sedikit pembiayaan daerah yang akan dialokasikan pada APBD tahun 2012 sekitar Rp10 miliar, dan itu akan menjadi beban, nantinya" katanya.

Ia mengatakan, adanya pembiayaan daerah di APBD Mamuju 2012 karena terlambatnya proses tender sejumlah program kegiatan proyek pemerintah sehingga dibayar melalui APBD 2012. (T.KR-MFH/M027)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.