KPPN Mamuju Jadi Percontohan

Jumat, 2 Desember 2011 08:51 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, meningkatkan stasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi kantor percontohan guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayah itu.

Kepala KPPN Mamuju Ir Nanang Maharani, di Mamuju, Kamis mengatakan, pelaksanaan launching ini merupakan program utama kemenkeu yang telah dilaksanakan dalam lima tahap dari seluruh kantor KPPN di Indonesia.

"Sebenarnya launching KPPN Mamuju ini akan dilaksanakan pada sekitar medio Oktober. Namun saat itu bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub Sulbar sehingga baru sekarang ini kita baru bisa melaksanakannya,"kata dia.

Nanang menyampaikan, launching yang dilaksanakan pada tahap lima ini terdiri dari lima kantor KPPN diantaranya KPPN Mamuju , KPPN Tanjung Pinang, KPPN Manokowari, KPPN Jakarta I dan KPPN Jakarta V.

"Dari 178 kantor cabang KPPN yang ada di Indonesia terdapat 42 kantor cabang KPPN yang dinaikkan stutusnya sebagai kantor percontohan,"ungkapnya.

Ia mengatakan, ada beberapa kriteria penilaian sehingga kantor cabang KPPN itu ditingkatkan statusnya menjadi kantor percontohan diantaranya pelayanan satu tempat (One stop service), proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberikan informasi secara real time, transparan dan ankuntabel dan pelayanan tanpa pungutan dan berbagai syarat lain yang telah ditetapkan oleh pusat.

"Program kantor KPPN percontohan ini bertujuan untuk membangun image birokratis yang cepat, tepat, transparan, profesional dan ankuntabel serta tanpa pungutan khususnya menyangkut pecairan dana APBN,"kata Nanang Maharani yang baru saja menjabat sebagai kepala KPPN Mamuju ini.

Kegiatan launching KPPN Mamuju kata dia, juga berdasarkan keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor:KEP-91/PB/2011, seiring dengan pembentukan provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda di Indonesia.

Ia mengatakan, dengan dilaksanakannya launching tersebut maka kantor ini aka lebih optimal dalam rangka menjaga keseimbangan proses perubahan di bidang pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas layanan melalui kultur birokrasi dengan pemberdayaan SDM serta penyederhanaan bisnis pemanfaatana teknologi informasi.

"Pelayanan publik salah satu isu strategis karena memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan," katanya. (T.KR-ACO/M019)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.