Melonjak, Anggaran PNPM Bantaeng
Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam tiga tahun terakhir mengalami lonjakan signifikan.
Pada 2008, anggaran PNPM di daerah ini hanya Rp7 miliar kemudian meningkat menjadi Rp16 miliar 2009. Pada 2010 alokasi anggaran PNPM sebesar Rp18 miliar dengan dana co-sharing 80 berbanding 20, kata Kepala PMD dan Pemdes Ir Meyriani pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) PNPM Tingkat Kabupaten Bantaeng di Bantaeng, Selasa.
Pada 2011, alokasi anggaran mengalami penurunan di seluruh Indonesia sehingga Bantaeng hanya memperoleh Rp15 miliar dengan dana co-sharing yang sama, namun memasuki 2012, alokasi anggaran tersebut kembali mengalami lonjakan menjadi Rp20 miliar.
Dana sebesar itu, termasuk alokasi dana untuk PNPM Integrasi yang mengedepankan perencanaan partisipatif sebesar Rp6 miliar lebih, kata Meyriani pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) PNPM Tingkat Kabupaten Bantaeng.
Raker bertujuan sebagai ajang evaluasi dan persiapan memasuki 2012 serta persiapan pelaksanaan PNPM Integrasi tersebut diikuti 250 peserta perwakilan DPRD, Satker, fasilitator, Camat, Kades dan Lurah, pendamping serta unit pengelola tersebut dibuka Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah.
Menurut Meyriani, peningkatan anggaran PNPM di daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini berkat dukungan dan perhatian yang kuat dari Bupati Bantaeng sehingga PNPM di daerah ini juga berprestasi.
Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah memuji pergerakan seluruh komunitas masyarakat di wilayahnya yang bergerak membangun daerah. Atas pergerakan secara bersama tersebut, kita bersyukur karena paradigma pemerintahan sudah mulai berubah.
"Kita bersyukur karena paradigma pemerintahan sudah mulai berubah dan tidak lagi menjadikan bupati sebagai penguasa," katanya. Ia kemudian mengemukakan kehadiran bupati di mana-mana, termasuk di pasar tanpa harus ada pengawalan ketat.
Ia juga memuji sinergi yang sudah terjalin dengan berbagai lembaga, terutama dengan DPRD. Berkat sinergi tersebut, dewan telah melakukan koreksi terhadap APBD 2012 sebelum pembahasan.
"Kami sangat bersyukur karena dewan sudah melakukan koreksi dini, terutama terhadap program yang tidak pro-rakyat. Ini sangat baik, karena isi APBD memang harus pro-rakyat, bukan yang berbau politik," ujarnya.
Bupati menilai, dengan koreksian dini tersebut, visi antara eksekutif dan legislatif sudah sama. Demikian pula terhadap pembangunan, kehadiran PNPM juga diharapkan menjadi penyeimbang sehingga semua bisa berjalan.
Ia kemudian mengemukakan sejumlah program pro rakyat yang sudah dilakukan sejak tahun pertama kepemimpinannya. "Yang pertama saya lakukan membangun cekdam sebab tidak ada artinya pembangunan bila banjir terus melanda daerah ini," ucapnya.
Selain itu, Pemda juga menyiapkan pelayanan dasar di bidang kesehatan melalui Brigade Siaga Bencana (BSB). Ini merupakan implementasi dari program kesehatan gratis yang benar-benar gratis karena penderita tidak mengeluarkan biaya serupiahpun.
"Petugas BSB yang dilengkapi dokter dan perawat langsung menjemput ke rumah pasien selama 24 jam," urai Bupati seraya mengemukakan peningkatan pelayanan lainnya dengan menyiapkan rumah sakit delapan lantai yang kini dalam tahap pembangunan.
Pembangunan rumah sakit moderen dilakukan karena RSUD yang ada sudah termakan usia yang sudah 90 tahun. "Tentu saja pembangunannya tidak serta merta bisa selesai sekejap, melainkan membutuhkan proses," urainya.
Menyinggung anggaran pembangunan rumah sakit moderen tersebut, Bupati mengatakan, tahun 2012 sebesar Rp80 miliar, disusul Rp90 miliar pada 2013.
Di bidang olahraga, Pemda membangun sport center juga di kawasan pantai seruni yang penimbunannya dimulai Januari 2012. Fasilitas ini diharapkan menjadi fasilitas pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke-15 tahun 2014.
Untuk penyediaan permukiman yang layak, Pemda mencanangkan program rumah swadaya kepada masyarakat yang ingin melakukan renovasi. Program ini bertujuan mengembalikan sikap gotong royong di tengah masyarakat.
Selain itu, diharapkan rumah kumuh di daerah ini juga berkurang, tambah Bupati seraya mengemukakan dampak pembangunan yang dilakukan selama ini telah menurunkan angka pengangguran.
Menurut data BPS, angka pengangguran di Kabupaten Bantaeng masih tersisa lima persen, sedang angka kemiskinan sudah berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi.
Ia berharap kepada pelaksana PNPM untuk tidak terpengaruh dengan berbagai intrik atau apapun namanya agar pembangunan bisa terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita bekerja saja agar harapan masyarakat bisa kita wujudkan," pintanya. (T.KR-HK/F003)
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
