Pemerintah Terima 62.000 PNS 2012

Kamis, 22 Maret 2012 22:10 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah akan menerima pegawai negeri sipil (PNS) pada 2012 sekitar 62.000 orang.

"Tidak ada lagi moratorium penerimaan PNS, tahun ini akan diterima sekitar 62.000 PNS untuk ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia,"kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, pada acara rapat kerja pr,ptov Sulsel di Mamuju, Kamis.

Acara raker di pimpin Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan dihadiri lima Bupati di Provinsi Sulbar, serta ratusan pejabat pemerintah provinsi dan Kabupaten di Sulbar

Menteri mengatakan, penerimaan PNS tersebut dilakukan guna menutupi kekurangan PNS di daerah, karena tahun ini sekitar 120.000 PNS akan pensiun.

"Banyak PNS yang akan pensiun maka dari itu pemerintah harus melakukan penerimaan PNS agar dapat membantu pemerintah memaksimalkan pelayanan pemerintahan,"katanya.

Ia mengatakan, di Provinsi Sulbar sendiri belum dapat dipastikan berapa jumlah PNS yang akan diterima karena masih dikaji pemerintah setempat berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan membantu memaksimalkan pelayanan pemerintahan.

Namun kata dia, kebutuhan pegawai di Provinsi baru ini tentunya masih sangat tinggi dan diperlukan dalam rangka memaksimalkan pemerintahan melayani masyarakat.

"Masih cukup dibutuhkan pegawai dari tenaga kesehatan dan pendidikan serta yang berkaitan dengan upaya memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam seperti dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,"katanya.

Oleh karena itu ia meminta pemerintah di Sulbar segera mengkaji berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk diusulkan kepada pemerintah pusat, dan tentunya harus mengedepankan kebutuhan sesuai dengan bidang pembangunan yang prioritas di Sulbar.

Sementara itu Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengatakan, pemerintah di Sulbar secepatnya akan mengkaji kebutuhan pegawai di Sulbar dalam rangka membantu percepatan pembangunan.

"Yang jelas kebutuhan pegawai hampir disemua bidang pembangunan karena di Sulbar sangat melimpah kekayaan alam yang akan dikelola dan membutuhkan pelayanan pemerintahan yang maksimal untuk mengelolanya,"katanya.
(T.KR-MFH/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.