Morowali dan Selayar Belajar Bumdes di Bantaeng

Selasa, 19 Juni 2012 03:52 WIB

Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tertarik mempelajari pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Bantaeng, Sulsel.

Keduanya tertarik karena Bumdes di Bantaeng ternyata mampu mendongkrak ekonomi desa serta pemberdayaan masyarakat dan sebagai tanda ketertarikan itu, Pemda Kabupaten Morowali mengutus Kepala Bappeda Haris M, sedang Kabupaten Kepulauan Selayar mengutus Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Syamsul Bahri ke Bantaeng, Senin.

Haris M mengikutsertakan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali M Arsyad serta Sekretaris Bappeda HB Marunduh sedang Syamsul Bahri dari Selayar didampingi sejumlah stafnya.

Menurut Kepala Bappeda Morowali, pihaknya diutus Bupati Morowali untuk belajar Bumdes yang sudah berjalan di Kabupaten Bantaeng. "Berdasarkan hasil pembelajaran ini, kami akan menerapkan mulai 2013," ujar Haris.

Ia menilai, program Bumdes di kabupaten berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini berhasil memberdayakan masyarakat. Karena itulah, kami ingin mengikuti jejak keberhasilan Pemda Bantaeng, ucapnya.

Potensi daerahnya yang memiliki APBD sebesar Rp800 miliar dengan PAD Rp38 miliar (belum termasuk royalty dari tambang) pada kabupaten yang memiliki 18 Kecamatan dan 258 desa, lanjutnya, merupakan kabupaten terluas di Sulteng.

Ia mengakui, selama ini ego sektor masih menonjol. Karena itulah, ia berharap pengalaman dari Bantaeng akan diterapkan, termasuk mengenai manajemen koperasi yang juga dinilai berhasil di daerah berjuluk Butta Toa (Kota Tua) ini.

Meski Morowali merupakan kabupaten penghasil kakao terbesar dengan jumlah produksi mencapai satu juta ton, namun kondisi koperasi yang ada masih sakit-sakitan.

Bupati Bantaeng Prof HM Nurdin Abdullah yang menerima tamunya mengatakan, pembentukan Bumdes didasari kondisi masyarakat yang kerap terlilit ijon dan rentenir.

Selain itu, juga dipicu faktor kondisi petani yang sering kesulitan pada musim tanam. Mereka mau menanam tetapi tidak ada bibit. Ada bibit, kesulitan pupuk. Atas kondisi tersebut, maka dibentuklah Bumdes di setiap desa.

Kehadiran lembaga ekonomi desa tersebut juga dikomunikasikan dengan tokoh masyarakat dan Kepala Desa setempat. Setelah disosialisasi kemudian ditingkatkan kapasitasnya.

Bumdes yang sudah siap kemudian diberi modal usaha masing-masing Rp100 juta, sedang untuk menangani pasca panen, Bumdes juga dilengkapi kendaraan roda empat yang tahun ini juga ditambah 20 unit.

Kini, Bumdes sudah berkontribusi terhadap desanya, namun yang terpenting wawasan masyarakat terbangun. Ini penting sebab negeri ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Hanya saja belum dikelola dengan baik, ucap Bupati.

Pembentukan Bumdes juga didasari visi kabupaten yaitu menjadikan Wilayah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri, tambah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Ir Meyriani, MSi.

Untuk pelaksanaannya, lanjutnya, selain bekerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga didukung sejumlah aturan untuk melatih sejumlah personil sesuai kapasitasnya.

Masing-masing Bumdes juga bekerja sesuai potensi yang ada di wilayahnya serta melakukan sinergi dengan SKPD, termasuk Bumdes yang memiliki potensi hutan, maka yang dikelola adalah hutan desa.

Pelaksanaan Bumdes tersebut juga diawasi tim verifikasi dan dilakukan pengawalan agar tidak terjadi penyalahgunaan, ujar Meyriani.

Lembaga desa ini ke depan juga akan mengelola asset yang dibuat PNPM Mandiri agar tetap terpelihara, urainya.

Koordinator Pendamping Ramlan mengatakan, pihaknya menyiapkan fondasi awal sekaligus berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap dana yang disalurkan ke desa.

Selama ini, terang Ramlan, masyarakat kadang berpendapat dana yang turun ke desa merupakan bantuan yang tidak perlu dikembalikan.

Karena itulah, lanjutnya, melalui sosialisasi, secara perlahan masyarakat mengetahui pentingnya dana ke desa untuk dikembalikan guna menunjang kelanjutan pembangunan. (T.KR-DF/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.