Bantaeng Pilot Proyek e-Voting Pilkada Nasional

Selasa, 19 Juni 2012 04:02 WIB

Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, akan dijadikan pilot proyek penerapan sistem elektronik (e-Voting) nasional pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2013.

Penerapan teknologi tersebut dilakukan atas kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kata Bupati Bantaeng Prof HM Nurdin Abdullah pada Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Kabupaten di Bantaeng, Senin.

Menurut Bupati, penerapan teknologi dalam Pilkada akan menjamin keakuratan data, hemat dalam penggunaan dana serta hemat waktu. Tidaak ada kecurangan, penggembungan (mark-up) suara dan sejenisnya.

Penghematan bisa dilakukan hingga 60 persen karena Pemda hanya melakukan investasi awal pembelian peralatan, selanjutnya biaya operasionalnya akan lebih mudah karena perangkatnya telah kita miliki.

Peralatan tersebut juga bisa digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sehingga masyarakat lebih puas memilih dan sesuai harapannya.

Penerapan teknologi tersebut juga sangat memungkinkan karena Bantaeng hanya memiliki delapan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang hanya 67 desa/kelurahan dengan kondisi politik yang kondusif.

Karena itulah, lanjutnya, bila penggunaan e-Voting dapat dilakukan, maka Bantaeng akan menjadi percontohan nasional. Bahkan Menristek mengatakan, penerapan teknologi ini akan disaksikan enam menteri terkait.

Untuk menyukseskan program tersebut, Bupati mengatakan, akan diawali sosialisasi. Ini cukup mudah sebab pemilih hanya menunjuk gambar yang diinginkan.

Ia optimistis akan terlaksana dengan baik sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan telepon genggam (Handphone dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Dengan begitu, lanjutnya, seluruh suara akan masuk secara cepat dan tepat. Tidak ada lagi salah pilih atau kertas batal hanya karena salah tusuk seperti yang terjadi pada Pilkada yang menggunakan kertas suara.

Dari sisi data penduduk, juga sudah lebih mudah karena KTP elektronik (e-KTP) juga telah diterapkan. Dengan sistem yang ada, pemilik KTP tidak dapat menggunakan di tempat berbeda.

"Sistem yang digunakan sudah sedemikian canggih sehingga tidak memungkinkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali," ujar Bupati seraya berharap kesiapan semua pihak untuk menerapkan Pilkada elektronik itu. (T.KR-DF/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.