Logo Header Antaranews Makassar

Sulbar Bermasalah di Bidang Kesehatan

Rabu, 4 Juli 2012 05:52 WIB
Image Print
Mamuju (ANTARA News) - Kementerian Kesehatan menetapkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang masih bermasalah dalam bidang kesehatan.

"Sulbar sebagai salah satu provinsi di Pulau Sulawesi dikategorikan sebagai daerah yang masih bermasalah kesehatan," kata Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Mauru Linda saat memimpin rombongan Kemenkes berkunjung ke Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan, daerah yang tidak bermasalah yang dikategorikan Kemenkes RI hanyalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara, sementara provinsi lainnya termasuk Sulbar di Sulawesi adalah daerah bermasalah kesehatan.

Menurut dia, Sulbar dinilai sebagai daerah bermasalah kesehatan karena tidak mampu memenuhi 24 indikator indeks pembangunan kesehatan masyarakat di antaranya adalah prevalensi balita gizi buruk yang kurang, balita sangat pendek, balita sangat kurus, prevalensi balita gemuk, diare, prevalensi pnenomia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut serta prevalensi disabilitas.

Kemudian prevalensi cidera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio dokter dan puskesmas dan ratio bidan dan jumlah desa.

Karena itu, dia mengatakan, Provinsi Sulbar akan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar status daerah bermasalah kesehatan yang disandang dapat ditanggalkan dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, sejumlah program kesehatan yang dicanangkan pemerintah pusat akan dimaksimalkan di Provinsi Sulbar untuk dijalankan seperti program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), selain itu menjalankan program kesehatan berbasis komunitas dan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.

"Program PHBS akan dikembangkan misalnya meneruskan program kampanye kesehatan 'Aku bangga aku tahu' ataupun 'Cuci tangan sebelum makan' serta program lainnya dengan tujuan masyarakat hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit," katanya.

Menurut dia, menjalankan program kesehatan berbasis komunitas yakni dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat untuk ikut aktif pada program dan kampanye peningkatan kesehatan masyarakat.

Sedangkan program pembangunan kesehatan berbasis masyarakat adalah program kesehatan dengan memaksimalkan fungsi dan peran sarana kesehatan seperti Poskesdes, Posyandu, Puskesmas hingga rumah sakit dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan. (T.KR-MFH/S023)



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026