Gubernur Berharap Pilkada Sultra Berlangsung Satu Putaran

Senin, 8 Oktober 2012 15:54 WIB

Kendari (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam berharap, pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan 4 November 2012 hanya berlangsung satu putaran.

"Sebagai pemerintah dan salah satu calon kandidat Gubernur Sultra, saya berharap pilkada ini hanya berlangsung satu putaran, sehingga bisa menghemat anggaran yang dipersiapkan untuk putaran dua," kata Nur Alam, di Kendari, Senin.

Hal yang paling dihindari lagi kata Nur Alam, jangan sampai pilkada ke depan harus diulang hanya karena kelalaian penyelenggara pemilu yang seenaknya memutuskan atau menetapkan sesuatu yang disinyalir melanggar aturan.

"Saya ingin katakan, bahwa saya lebih baik kalah pada pilgub satu putaran dari pada menang pada putaran dua. Daerah dan masyarakat yang dikorbankan jika pilkada ini diulang karena adanya tahapan yang dilakukan KPU Sultra," katanya.

Nur Alam menyebutkan, salah satu tahapan yang belum dilakukan KPU Sultra adalah penetapan daftar calon tetap (DCT) dan pencabutan nomor urut calon, pada hal seyogyanya hal itu sudah dilakukan 1 Oktober 2012.

"Jangan sampai KPU ini ada 'bermain' dengan salah satu oknum tertentu sehingga sampai saat ini belum melakukan pleno penetapan daftar calon tetap," katanya.

Nur Alam mencurigai ada berkas yang disembunyikan oleh salah seorang komisioner terkait berkas bakal calon (balon) gubernur, karena tidak adanya keterbukaan yang diperlihatkan kepada komisioner lainnya.

"Saya bukannya mengintervensi KPU, sehingga bisa mengetahui beberapa hal yang terjadi di KPU, tetapi ada Sekretaris KPU yang selalu berhubungan dengan saya, sehingga saya mengetahuinya," katanya

Ia mengutarakan hal itu, bukan karena posisinya sebagai salah satu balon yang akan ikut serta dalam pesta demokrasi, melainkan hal itu diungkapkannya karena ia tidak ingin pilkada kali ini cacat hukum.

"Saya tidak berpikir kepentingan pribadi disini, yang saya inginkan bagaimana pilkada ini berjalan sukses, kalau proses ini cacat hukum dan MK menyatakan pilkada harus diulang, maka kasihan daerah kita harus menyediakan anggaran sekitar Rp100 miliar lagi," pungkasnya. (T.pso-299/N005)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.