Kedua Fraksi tersebut menilai perencanaan Pemprov Sulsel lemah karena diajukan pada saat akhir priode masa jabatan Pemerintahan Syahrul Yasin limpo-Agus Arifin Nu'mang dengan berdalih perbaikan infrastruktur di sejumlah daerah.
"Kami menilai dengan adanya rencana utang di penghujung periode, menunjukan tidak adanya perencanaan strategis sejak awal sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Sulsel, terkhusus dalam perencanaan pembangunan proyek infrastruktur, " ungkap Sekretaris FPD Sulsel Aerin Nizar.
Menurut dia, idealnya, pemerintah sudah melakukan kajian perencanaan yang komprehesif menyangkut rencana pembangunan infrastruktur yang didasarkan pada kebutuhan dan target serta sumber-sumber pembiayaanya sehingga tidak perlu melakukan Pinjaman Daerah
FPD menggarisbawahi dua kata kunci dalam pasal tersebut yakni urutan pilihan dan melibatkan berbagai unsur kepentingan. FPD menilai bahwa Pemprov telah lupa Visi Pembangunan Sulsel dalam 5 tahun yakni menjadikan Sulsel sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar dengan indikator laju IPM Sulsel
IPM Provinsi Sulsel tahun 2011 masih berada pada urutan 19, kata dia, merupakan salah satu indikator pencapaian pemberian hak dasar. Rendahnya peringkat IPM Sulsel bukan disebabkan faktor infrastruktur, dengan mengusulan Pinjaman Daerah.
"Bagi kami, solusi masalah ini adalah melakukan efisiensi berdasarkan skala prioritas, bukan dengan membebani rakyat dengan utang,¿ tegasnya
Anggota FPD lainnya Yusa Rasyid Ali menyebut Pemprov awal proses pengusulan pinjaman daerah itu telah menyalahi aturan. Pemprov diduga 'bermain' bersama Ketua DPRD Sulsel Moh Roem dengan mengabaikan DPRD secara kelembagaan.
"Fraksi kami tidak diberi surat pemberitahuan, ini ada apa sebenarnya, dari awal memang sudah salah," tuturnya.
"Kita bisa lihat Gowa selalu mendapat porsi besar dalam hal pembangunan jalan dan jembatan, dari 13 kabupaten lainnya. Sementara ada 54 persen tidak mendapatkan anggaran yakni Toraja, Luwu Raya, Sinjai, Enrekang, Jeneponto, termasuk kabupaten lainnya, ini tidak adil," akunya.
Juru bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Kadir Halid, mengaku, sekitar 18 persen, katanya, jalanan provinsi di Sulsel mengalami kerusakan parah. Sehingga perlu perbaikan dan pembagunan. Dia menuturkan bahwa pinjaman itu diperlukan .
Jubir Fraksi PAN Jamaluddin Jafar menyebutkan, pinjaman daerah tersebut diperlukan mengingat infrastruktur jalan dan jembatan sudah mengalami kerusakan.Dia berkilah bahwa pinjaman itu bukan merupakan tendensi politik. (T.KR-DF/S016)