Wagub Sulsel komitmen transparansi pengunaan anggaran APBD tepat sasaran

Selasa, 9 September 2025 11:13 WIB

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi membacakan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi di Makassar, Senin,(8/9/2025).ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel (.)

Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan, komitmen Pemprov Sulawesi Selatan menjaga transparansi serta tepat sasaran dalam penggunaan anggaran APBD Perubahan 2025.

"Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan,” ucapnya dalam keterangannya di Makassar, Selasa.

Wagub Sulsel menegaskan komitmen itu saat membacakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Nasdem terkait pendapatan daerah, Wagub mengatakan, pemerintah tidak akan menambah beban masyarakat.

Intensifikasi akan ditempuh melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan optimalisasi aset. Strategi ini juga menjawab pertanyaan serupa dari Fraksi Harapan .

Untuk belanja daerah yang dipertanyakan Fraksi Gerindra, pemerintah menekankan komitmen membatasi belanja seremonial dan penunjang. Alokasi diarahkan ke sektor prioritas yang langsung dirasakan publik.

Untuk infrastruktur, Fatmawati menjelaskan upaya penanganan banjir di kawasan Mamminasata, termasuk normalisasi sungai, serta peluncuran transportasi massal Trans Sulsel.

Sejak beroperasi Juli 2025, layanan ini sudah digunakan 110 ribu penumpang hingga akhir Agustus.

Fraksi PPP menyoroti target pendapatan daerah sebesar Rp10,4 triliun yang dinilai terlalu optimis. Pemerintah menjawab dengan strategi penagihan kendaraan tidak daftar ulang, integrasi data wajib pajak, dan pengawasan berbasis digital.

“Target itu bukan sekadar harapan, melainkan disertai langkah implementatif,” tegas Fatmawati.

Fraksi Golkar menekankan pentingnya strategi berkelanjutan. Pemerintah memaparkan bahwa digitalisasi transaksi pajak daerah sudah mencapai 100 persen non-tunai, memberi transparansi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fraksi PKS menyoroti kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan turunnya pajak BBNKB akibat tren kendaraan listrik. Pemerintah menyiapkan regulasi adaptif serta pengawasan lapangan. “Kami realistis, tapi tetap optimis dengan langkah antisipatif,” jelasnya.

Dalam menjawab Fraksi Demokrat, pemerintah menguraikan PAD 2025 sebesar Rp5,57 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi BUMD juga menjadi strategi penting.