BPK Nilai Pemkot Palu Lemah dalam SPI

Rabu, 22 Mei 2013 14:48 WIB

"Delapan tahun kami belajar dan berjuang keras untuk mendapatkan opini ini. Namun, kami tidak puas sebab masih ada catatan-catatan BPK yang perlu diperhatikan. Selain itu, mempertahankan opini WTP ini lebih berat daripada merebutnya," ujarnya.

Palu (ANTARA Sulsel) - Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012 Pemerintah Kota Palu, namun menyoroti pemerintah setempat yang dinilai masih lemah dalam implementasi sistem pengendalian internal (SPI).

"Auditor BPK masih menemukan 10 kasus terkait dengan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah," kata Kepala BPK Perwakilan Sulteng Sumardi pada acara peyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Palu 2012 di Gedung BPK Sulteng, Rabu.

Kelemahan SPI, kata Sumardi, terkait dengan rekonsiliasi bank dan penutupan buku yang dilakukan tidak secara periodik, data wajib pajak dan objek pajak tidak akurat, pengendalian penagihan pajak mineral bukan logam tidak memdai, penatausahaan dan pengamanan aset tetap tidak memadai serta pengendalian belanja bantuan sosial dan hibah tidak memadai.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kata dia, meliputi pembayaran gaji kepada PNS yang telah melampaui batas usia pensiun, tunjangan profesi guru bersertifikat kepada yang tidak berhak, pertanggungan jawab belanja perjalanan dinas 2012 tidak benar, realisasi volume pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan kontrak dan dana hibah Pmekot belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh YPNN dan Politeknik Palu.

Kendati demikian, kata Sumardi, Pemkot Palu telah melakukan tindak lanjut rekmendasi-rekomendasi yang diberikan pada pemeriksaan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Pemkot Palu terus meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Oleh karena itu, katanya, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Pemkot Palu 2012, meningkat bila dibandingkan dengan opini atas LKPD 2011, yakni Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Wali Kota Palu Rusdy Mastura menyatakan sangat gembira dengan keberhasilan Pemkot meraih opini WTP tersebut, yang merupakan pertama kali sejak dia memimpin kota ini delapan tahun lalu.

"Delapan tahun kami belajar dan berjuang keras untuk mendapatkan opini ini. Namun, kami tidak puas sebab masih ada catatan-catatan BPK yang perlu diperhatikan. Selain itu, mempertahankan opini WTP ini lebih berat daripada merebutnya," ujarnya.

Rusdy Mastura juga mengemukakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan semua perangkat dan suber daya manusia agar mulai 2014 Pemkot Palu sudah menerapkan sistem audit elektronik dengan BPK.

Selama tiga hari terakhir, BPK menyerahkan LHP LKPD 2012 kepada 11 pemerintah kabupaten dan kota, delapan kabupaten di antaranya mendapatkan opini WTP naik dibanding tahun sebelumnya hanya dua kabupaten.

Dua kabupaten lainnya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) sementara satu kabupaten, yakni Kabupaten Buol yang pada tahun 2011 mendapat opini WDP, tahun 2012 ini merosot menjadi tidak ada opini (disclaimer).

Sementara itu, LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulteng 2012 juga sudah siap diserahkan kepada Gubernur Sulteng. Namun, masih menunggu jawal DPRD Sulteng karena LHP ini harus diserahkan dalam acara sidang paripurna DPRD.

***1***
D.Dj. Kliwantoro
(L.R007*S027/B/D. Kliwantoro/D. Kliwantoro) 22-05-2013 11:53:05

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.