Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merekomendasikan pemerintah untuk memberi cap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai separatis agar negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua.
"Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ujar Hasto kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.
Bagi Hasto, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.
"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak mana pun yang mengganggu kedaulatan kita," ucapnya.
Di luar itu, tutur Hasto, PDIP percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara.
"Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf, serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menangani keamanan di Papua," ucap Hasto.
Meskipun PDIP akan memberikan dukungan, pemerintah tetap harus memperhatikan berbagai variabel.
"Ada domestik, ada internasional, sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul.
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).
Diketahui, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).
Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.
Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP rekomendasikan pemerintah mengecap KKB sebagai separatis
Berita Terkait
Pj Gubernur Papua Pegunungan meyakini KKB tidak dapat pasokan senjata dari asing
Senin, 29 Mei 2023 16:04 Wib
MPR RI mendukung pemerintah lakukan tindakan terukur pada separatis KKB di Papua
Sabtu, 29 April 2023 8:45 Wib
Moeldoko tegaskan TNI-Polri akan ambil langkah lebih tegas terhadap separatis Papua
Kamis, 27 April 2023 21:39 Wib
Kasad: Gugurnya prajurit TNI di Nduga bukti kebiadaban separatis
Senin, 17 April 2023 22:05 Wib
Polda Papua Barat tetapkan 11 anggota KNPB Maybrat masuk DPO militan
Kamis, 24 Februari 2022 16:53 Wib
Polri bekuk ET pentolan KST Intan Jaya
Senin, 7 Februari 2022 12:51 Wib
Pakar hukum: Upaya separatis Papua gaungkan referendum tidak berdasar
Rabu, 1 Desember 2021 14:17 Wib
Indonesia sebut Vanuatu tutup mata soal kelompok separatis kriminal bersenjata
Minggu, 26 September 2021 21:01 Wib