DPRD Mimika Tunda Pembahasan RAPBD 2014

Selasa, 20 Agustus 2013 13:07 WIB

"Salah satu agenda yang tidak masuk dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD Mimika adalah pembahasan RAPBD 2014. Kami beranggapan bahwa pembahasan dan penetapan APBD 2014 harus sesuai dengan visi-misi bupati-wakil bupati terpilih nanti. Mubazir kalau kita

Timika (ANTARA Sulsel) - Badan Musyawarah DPRD Mimika, Papua, tidak mengagendakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 hingga akhir tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Mimika Karel Gwijangge kepada Antara di Timika, Selasa, mengatakan tidak diagendakannya pembahasan RAPBD 2014 hingga akhir tahun ini agar APBD 2014 disesuaikan dengan visi-misi Bupati-Wakil Bupati Mimika terpilih.

"Salah satu agenda yang tidak masuk dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD Mimika adalah pembahasan RAPBD 2014. Kami beranggapan bahwa pembahasan dan penetapan APBD 2014 harus sesuai dengan visi-misi bupati-wakil bupati terpilih nanti. Mubazir kalau kita bahas dan tetapkan APBD 2014 sekarang, sementara nanti yang menjalankannya adalah orang lain," kata Karel.

Pertimbangan DPRD Mimika tersebut cukup beralasan lantaran saat ini Kabupaten Mimika menggelar Pilkada. Adapun Bupati Mimika saat ini Abdul Muis juga ikut bertarung dalam bursa Pilkada Mimika periode 2013-2018.

Abdul Muis yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Mimika dilantik menjadi Bupati Mimika pada Mei 2013 menggantikan Klemen Tinal yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018.

Abdul Muis akan memimpin Kabupaten Mimika hingga masa jabatannya berakhir pada 4 Desember 2013.

Menurut Karel Gwijangge, pemerintahan Kabupaten Mimika saat ini merupakan pemerintahan transisi menuju terpilihnya pemerintahan definitif.

Lantaran pertimbangan itu, katanya, DPRD Mimika cukup hati-hati mengambil keputusan untuk membahas dan menetapkan APBD 2014 mengingat anggaran daerah yang ditetapkan nilainya sangat besar yang diprediksi mencapai lebih dari Rp1,5 triliun.

"Tidak ada unsur politis untuk menunda pembahasan dan penetapan APBD 2014. Sekarang ini kita semua tidak tahu siapa yang nanti terpilih menjadi bupati-wakil bupati Mimika karena tahapan pemungutan suara baru akan dilakukan pada 8 Oktober 2013. Kita semua berharap proses Pilkada Mimika berjalan lancar sesuai jadwal KPU sehingga pada 4 Desember 2013 kita sudah mendapatkan bupati-wakil bupati Mimika definitif," ujarnya.

Politisi dari Partai Buruh itu menegaskan bahwa DPRD Mimika menghendaki agar alokasi anggaran daerah ke depan lebih pro rakyat sehingga ada perubahan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Karel menilai pemerintahan era sebelumnya dibawah pimpinan Klemen Tinal gagal total. Pasalnya, APBD Mimika yang sangat besar setiap tahun mencapai lebih dari Rp1 triliun tidak tampak hasilnya.

"Jangankan kita bicara pembangunan di distrik (kecamatan) dan kampung-kampung di wilayah pedalaman, di sekitar Timika saja tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, selama dua tahun terakhir tidak ada angkutan umum ke Kwamki Lama. Pemerintah daerah seperti tidak peduli dengan masyarakat," kritik Karel.

Menurut dia, saat ini rakyat Mimika menginginkan ada perubahan.

"Kita semua mau ada perubahan. Yang jelas APBD 2014 tidak akan dibahas asal-asalan sebagaimana terjadi selama ini. Kami mau rakyat Mimika merasakan hasil pembangunan dan rakyat mau agar bupati-wakil bupati Mimika terpilih memiliki kebijakan yang pro rakyat, bukan kebijakan yang pro kepentingan pribadi dan kroni-kroninya," tutur Karel. Rolex Malaha

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.