Makassar (ANTARA) - Salah seorang Pendiri Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Salma Tadjang mengatakan penting mendorong keterwakilan perempuan di Bawaslu tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
''Seleksi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel, hendaknya melihat kapasitas peserta atau calon, demi demokrasi yang lebih baik," kata Salma di Makassar, Jumat.
Hal itu dikemukakan, menyusul adanya sinyalemen untuk menutup ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam Badan Pengawas Pemilu tersebut.
Menurut dia, ranah publik dan juga politik bukan hal yang tabu lagi bagi perempuan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberi peluang pada perempuan untuk berkiprah.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, peran masyarakat juga penting untuk membantu mengawal proses pemilihan atau seleksi komisioner Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.
Hal itu dinilai penting, agar pengimplementasian demokrasi di daerah tidak berjalan mundur. Sebaliknya, dapat berjalan ke depan seiring dengan terbangunnya kesetaraan di segala lini kehidupan.
Karena itu, menurut Salma, kriteria yang harus digarisbawahi oleh tim seleksi dalam pemilihan calon komisioner Bawaslu adalah kemampuan calon dari segi kapasitas SDM.
"Jadi ini betul-betul harus dikawal bersama demi demokrasi yang lebih baik di Sulsel," ujarnya.
