Makassar (ANTARA) - Sebanyak 500 relawan siap mengawal sekaligus memantau jalannya proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019. Ratusan pemantau pemilu ini didominasi dari kaum milenial yang masih duduk di bangku kuliah.
"Kami menyiapkan pemantau 500 orang untuk 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Ini program relawan, jadi kita sangat tergantung pada yang ingin dan berminat melakukan pemantauan secara sukarela, tanpa ada upah yang disiapkan," jelas Direktur Implementasi Program Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Salma Tadjang, di Makassar, Senin.
Ratusan pemantau sukarela ini berasal dari publik dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari mahasiswa, fresh graduate (lulusan baru), tenaga pendidik hingga wiraswasta. Sebab pada perekrutannya terbuka untuk umum.
Pemantau sukarela paling banyak hadir di Makassar dengan total 135 orang, sementara jumlah di masing-masing kabupaten lainnya variatif, namun tetap dipastikan ada.
"Semua kabupaten di Sulsel pasti ada tetapi memang jumlahnya tidak sama. Kita sudah ada pemetaannya. Ternyata animo masyarakat dan kawan-kawan milenial tinggi mengawal pemilu dan ini perlu diapresiasi," ungkap Salma.
Bicara soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kata Salma, begitu sederhana, merujuk pada UU 7 nomor 17, tugas pemantau hanya boleh mencatat dan tidak boleh menggangu proses. Hanya saja, jika ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, bisa melaporkan ke pengawas atau saksi di lapangan.
"Kita harus membedakan tupoksi antara pengawas, pemantau dan saksi. Kalau pengawas bisa langsung menyelesaikan persoalan, sedangkan pemantau hanya mencatat dan melaporkan ke pihak yang punya kewenangan. Kita tidak boleh langsung mengeksekusi apalagi mengambil keputusan," papar Salma.
Oleh karena itu, sebelumnya telah dilakukan bimbingan teknis secara online oleh LSKP Sulawesi Selatan sebagai bekal pemantau memonitoring jalannya proses demokrasi yang digelar sekali lima tahun ini.
Agar lebih efektif, kordinasi digital dengan membuat grup pemantau di masing-masing kabupaten adalah salah satu strategi meningkatkan intensitas kordinasi jelang Pemilu 2019.
"Kita telah menyiapkan instrumen bersumber dari UU 7 itu, misalnya jam berapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka. Jadi terkait sistem operasional prosedur (SOP) pemungutan suara semuanya sudah dicatat," ungkapnya.
"Kita berharap 500 orang ini bisa mengawal proses sehingga hasilnya baik, sebab terkadang masih ada hal-hal yang bisa saja berpengaruh di lapangan dan akan berdampak pada hasil akhir demokrasi," katanya.
Berita Terkait
Piala Asia U23 - Erick Thohir minta masyarakat doakan Timnas Indonesia kalahkan Korsel
Kamis, 25 April 2024 19:28 Wib
Target ambisius dan transisi energi berkeadilan
Minggu, 21 April 2024 9:53 Wib
Sulbar tingkatkan SDM melalui program beasiswa ASN dan masyarakat
Kamis, 18 April 2024 13:24 Wib
Dewan Keamanan PBB akan 'vote' soal keanggotaan penuh Palestina Kamis ini
Rabu, 17 April 2024 15:53 Wib
Mentan memberi kuliah umum di Fakultas Pertanian Unhas
Selasa, 16 April 2024 18:09 Wib
Ketua Umum DMI mengajak umat tetap makmurkan masjid usai Ramadhan
Sabtu, 13 April 2024 21:05 Wib
Partai Golkar targetkan kemenangan pilkada serentak 60 persen
Sabtu, 13 April 2024 21:03 Wib
Erwin Aksa dorong Appi kembali maju di Pilwali Makassar
Sabtu, 13 April 2024 18:39 Wib