Konsep "Malaqbiq" Seharusnya Tidak Sekedar Ikon

Minggu, 22 September 2013 11:26 WIB

"Konsep pemerintahan Malaqbiq ini memang sangat berat untuk memikulnya. Makna kalimat Malaqbiq bukan hanya tanggungjawab pemimpin di suatu daerah namun semua masyarakat harus bertanggungjawab untuk melaksanakan konsep ini secara utuh," kata Hamzah Ha

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, H. Hamzah Hapati Hasan, berpendapat agar konsep membangun pemerintahan yang "Malaqbiq" jangan hanya ikon identias pencitraan semata, namun harus dilaksanakan secara utuh.

Tidak terasa, hari berganti bulan, bulan berganti tahun dan akhirnya provinsi Sulawesi Barat, yang genap berusia sembilan tahun. Konsep membangun pemerintahan "Malaqbiq" yang didengunkan oleh pemerintahan di provinsi Sulbar, faktanya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

"Konsep pemerintahan Malaqbiq ini memang sangat berat untuk memikulnya. Makna kalimat Malaqbiq bukan hanya tanggungjawab pemimpin di suatu daerah namun semua masyarakat harus bertanggungjawab untuk melaksanakan konsep ini secara utuh," kata Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Minggu.

Provinsi Sulbar yang akan merayakan HUT (Hari Ulang Tahun) Sulbar ke 9, setelah resmi menjadi provinsi daerah otonom baru pada tahun 2004 silam, masih membutuhkan kerja keras guna mengaantarkan daerah ini menjadi provinsi terdepan di masa yang akan datang.

Banyak capaian keberhasilan yang telah dicapai di bawa kepemimpinan gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, baik saat menjabat periode pertama hingga memasuki tahun kedua periode 2011-2016. Namun dalam cita-cita ideal pasti masih terdapat kekurangan sesuai dengan semangat para pejuang pembentukan provinsi Sulbar, untuk mewujudkan Sulbar sebagai provinsi yang Malaqbiq.

"Yang menjadi pertanyaan sekarang ini bagaimana cara menejadikan Sulbar sebagai provinsi yang Malaqbiq di tanah Mandar. Apalagi, pemerintah provinsi Sulbar telah terlanjur menjadikan Malaqbiq sebagai ikon dan selanjutnya menjadi identitas suatu daerah.

Penggunaan ikon Sulbar Malaqbiq kata Hamzah, merupakan upaya politik untuk membawa konsepsi Malaqbiq yang bersipat personal ke wilayah yang bersipat sosial atau komunal.

"Pertanyaan ini muncul karena sebagian masyarakat menganggap bahwa sejauh ini atau setidaknya sembilan tahun setelah diresmikan sebagai provinsi berpisah dari induknya provinsi Sulawesi Selatan, daerah kita masih jauh dari apa yang disebut sebagai provinsi yang Malaqbiq," ungkap Hamzah.

Ketua DPRD Sulbar dua periode ini menuturkan, jargon Sulbar Malaqbiq telah ditetapkan sehingga tidak boleh dijadikan sebagai simbol yang tak memiliki implikasi nyata dalam kehidupan sosial politik masyarakat di Sulbar.

Perlu dipahami, konsep pemerintahan yang Malaqbiq adalah sistem nilai yang mengatur hubungan inter-personal dan sekaligus mengatur hubungan sosial.

"Kalaimat Malaqbiq tidak mengabaikan adanya struktur orang atas, sederajat, dan orang bawah maupun hubungan pimpinan, masyarakat dan bawahan. Dalam kontes politik, hubungan antara pimpinan dan masyarakat sering kali berada dalam situasi yang dominatif, begitupun hubungan antara atasan dan bawahan," urai Hamzah memaknai perjalanan HUT Sulbar yang jatuh pada 23 September.

Hamzah menguraikan, konsep Malaqbiq yang mengatur hubungan antar generasi dan kelompok struktur sosial dengan pendekatan kemanusiaan sesuai dengan adegium "pakalaqbiqi to tondo daiq mu, pakarajai sipattummu, asayanni to tondo naungmu" merupakan konsep realasi antar manusia yang berbasis penghargaan kemanusiaan dengan menempatkan seseorang pada tempatnya.

"seorang yang lebih tua harus dihormati, yang sederajat harus dihargai dan yang dibawa harus disayangi," urai Hamzah.

Konsep itu kata dia, seharusnya digunakan sebagai basis filosofis pelayanan pemerintah provinsi Sulbar pada semua level instansi mulai level instansi tertinggi hingga level instansi terendah. Demokrasi mengatur hubungan antar pemerintah dan masyarakat yang sejatinya tidak bersipat hirarkis tetapi setara.

Pemerintah kata dia, juga merupakan representasi dari rakyat dan dipilih karena rakyat pula. Karena itu, pemerintah harus bekerja untuk rakyatnya. Konsep pelayanan Malaqbiq meletakkan masyarakat sebagai entitas yang harus dihormati, dihargai dan disayangi.

"Pemerintah tidak boleh menampilkan diri sebagai penguasa yang harus dihormati dan bahkan ditakuti," pesan Hamzah.

Secara konsepsional pelayanan berbasis malaqbiq hendaknya seluruh pejabat pemerintah bukanlah penguasa, tetapi pekerja untuk melayani kepentingan masyarakat.

"Masyarakatr adalah raja yang harus didahulukan kepentingannya karena sebagian besar penghasilan pejabat itu merupakan sumber hasil keringat dari masyarakat yang dipungut melalui pembayaran pajak penghasilan. Pemerintah ada untuk melayani masyarakatnya," tutur Hamzah.

Pelayanan pemerintahan di Sulbar kata dia, maka harus menggunakan tutur kata yang baik (malaqbiq pau), sikap yang santun misalnya dengan menyebar senyum kepada masyarakat yang datang (malaqbi kedo) serta profesional, adil, dan mendahulukan lapisan masyarakat yang terbawah sebagai "to tondo dai (posisi atas) yang harus disayangi (malaqbiq gauq).

Sehingga, pelayanan pemerintah harusnya menerapkan layanan berbasis Malaqbiq untuk menyempurnakan sistem pelayanan prima yang selama ini telah menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan yang bersipat transparan, akuntabel, kondisional, partissipatif, adil dan berorientasi persamaan hak. M Taufik