Kandidat Jamin tak Anarkis Sikapi Pleno KPU

Jumat, 25 Oktober 2013 15:57 WIB

"Kami sangat sadar hukum. Hukum itu harus ditegakkan untuk kami. Kalau memang pada akhirnya kami dari sembilan kandidat akan boikot, itu juga dijamin oleh hukum. Kami tidak akan melakukan 'ini dan itu'. Kami anak-anak negeri menginginkan daerah kami

Timika (ANTARA Sulsel) - Para kandidat bupati-wakil bupati Mimika periode 2013-2018 menjamin tidak akan mengerahkan massa untuk melakukan tindakan anarkis terkait hasil perolehan suara Pilkada Mimika yang direncanakan diumumkan dalam rapat pleno KPU setempat, Sabtu (26/10).

Salah satu kandidat Bupati Mimika, Trifena M Tinal kepada Antara di Timika, Jumat mengatakan dirinya bersama delapan kandidat sangat sadar hukum sehingga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.

"Kami sangat sadar hukum. Hukum itu harus ditegakkan untuk kami. Kalau memang pada akhirnya kami dari sembilan kandidat akan boikot, itu juga dijamin oleh hukum. Kami tidak akan melakukan 'ini dan itu'. Kami anak-anak negeri menginginkan daerah kami damai," kata Trifena.

Ia menegaskan hal itu menyikapi rencana KPU Mimika untuk menggelar rapat pleno terbuka tentang penetapan hasil perolehan suara 11 kandidat saat Pilkada 10 Oktober 2013.

Ketua KPU Mimika, Karolus Tsunme mengatakan rapat pleno terbuka KPU Mimika itu akan digelar di Gedung Eme Neme Yauware Timika, Sabtu (26/11).

Trifena Tinal menegaskan, sejak awal sembilan kandidat telah menyatakan menolak hasil Pilkada Mimika dan menuntut digelar Pilkada ulang lantaran telah terjadi manipulasi dan kecurangan di hampir seluruh tempat pemungutan suara dari 568 TPS yang tersedia di Mimika.

Trifena bersama delapan kandidat lainnya telah menyiapkan berbagai bukti-bukti akurat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pascaterbitnya keputusan KPU Mimika tentang penetapan perolehan suara Pilkada Mimika.

Pelanggaran etik

Selain akan mengajukan gugatan ke MK, sembilan kandidat juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan empat komisioner KPU Mimika ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

Bahkan tim dari sembilan kandidat juga telah melaporkan secara resmi dugaan ketidaknetralan anggota Polri yang bertugas di Mimika saat pemungutan suara 10 Oktober 2013 ke Propam Mabes Polri.

"Semua upaya akan kami lakukan agar keadilan ditegakkan," kata Trifena yang juga Ketua nonaktif DPRD Mimika.

Kandidat Bupati Mimika lainnya, Yosep Yopi Kilangin juga menjamin tidak akan ada pengerahan massa saat KPU Mimika menggelar rapat pleno penetapan perolehan suara Pilkada Mimika pada Sabtu.

Menurut Yopi, jika KPU Mimika tetap menggelar rapat pleno sebelum membereskan semua masalah penggelembungan suara yang terjadi di hampir seluruh TPS maka sembilan kandidat akan melakukan boikot.

"Kami siap boikot. Kami mau supaya rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibereskan terlebih dahulu atau ada pertanggungjawaban terhadap penggelembungan suara yang menguntungkan kandidat incumben. Tapi kalau KPU tetap ngotot untuk melakukan pleno, maka kami sembilan kandidat akan menolak," jelas Yopi.

Polres Mimika akan mengerahkan sekitar 700 personel untuk mengamankan jalannya rapat pleno KPU Mimika pada Sabtu. Sebagian dari personel pengamanan yang diturunkan ke Gedung Eme Neme Yauware Timika itu didatangkan dari Polda Papua. A.F. Firman

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.