Logo Header Antaranews Makassar

PDIP Sulbar Minta KPU Benahi DPT Pemilu

Selasa, 12 November 2013 10:30 WIB
Image Print
"Kami minta agar penyelenggara pemilu bekerja profesional dalam menyongsong terwujudnya pesta demokrasi yang demokratis," jelasnya.

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Barat meminta KPU setempat untuk lebih serius melakukan pembenahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Legislatif 2014.

"Saya berharap teman-teman Bawaslu terus mendorong KPU melakukan pembenahan terhadap persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sulbar Rayu di Mamuju, Selasa.

Menurutnya, berkaca pada pemilu sebelumnya maka persoalan DPT kerap memicu munculnya kecurangan.

"Kami minta agar penyelenggara pemilu bekerja profesional dalam menyongsong terwujudnya pesta demokrasi yang demokratis," jelasnya.

Rayu yang juga anggota DPRD Sulbar menyampaikan bahwa KPU selaku penyelenggara sangat menentukan hasil pesta demokrasi di negara ini.

"Bagaimana mungkin hasil pesta demokrasi berjalan baik apabila dalam proses tahapan diwarnai munculnya kecurangan. Ini yang harus dibenahi agar demokrasi yang kita bangun menghasilkan kualitas yang baik," jelasnya.

Sebelumnya anggota Bawaslu Sulbar Busran Riandy juga mengingatkan KPU segera faktualkan DPT Pemilu 9 April 2014.

"Mesti telah dilakukan penetapan DPT Pemilu, namun kami meminta agar KPU tetap proaktif melakukan pembenahan hingga pelaksanaan pemilu," katanya.

Busran menyampaikan hasil pleno DPT Pemilu ini masih terjadi pokok-pokok masalah khususnya menyangkut NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga).

"KPU mesti bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait proses validasi data menyangkut NIK dan NKK. Dua hal ini menjadi persoalan yang krusial yang harus segera dibenahi oleh KPU," jelasnya. Rolex Malaha



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.