Makassar (ANTARA) - Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memanggil direksi PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) untuk memberikan penjelasan terkait alasan pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah kerjanya selama beberapa bulan terakhir.
"Kita panggil untuk memberikan penjelasan terkait pemadaman bergilir," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin saat Rapat Dengar Pendapat bersama Ombusdman, YLKI dan ESDM di ruang Komisi D kantor dewan setempat, Makassar, Kamis.
Darmawansyah mengatakan dari penjelasan direksi PLN tersebut, pemadaman bergilir itu dilaksanakan karena ada dampak El Nino. Di mana PLN dari awal memprediksi bahwa mereka bisa menangani dampak El Nino ini untuk tahun ini, tapi ternyata prediksi itu sedikit meleset, itu dampak dari pada El Nino panjang.
Dampak dari El Nino tersebut, kata dia, beberapa bendungan dan sumber air mengering dan tidak bisa menggerakkan turbin sehingga itu di luar prediksi. Kendati demikian, sekarang PLN sudah mempunyai solusi dengan menyiapkan injeksi mesin pembangkit listrik.
Ia mengatakan, pada bulan Desember ini sudah beroperasi, karena ada tambahan mesin yang masuk serta langkah-langkah percepatan penanganannya, seperti penambahan pada Pembangkit Listrik di Tello Lama, Suppa dan lain lain yang kemungkinan bisa menambah 130 Mega Watt (MW)
"Tetapi, kami di DPRD sudah memberikan penekanan bahwa penambahan 130 MW itu tidaklah cukup bilamana El Nino kembali terjadi di tahun depan," kata pria disapa akrab Wawan ini menuturkan.
Oleh karena itu pihaknya mendorong untuk tahun ini dan tahun depan segera menaikkan kapasitas suplai, bukan hanya 1.800 MW Tetapi kalau bisa di angka 2.000 MW, sehingga jika terjadi dampak El Nino kemudian suplai menurun, itu tetap bisa melayani pelanggan 3,7 juta dan tidak ada lagi pemadaman bergilir.
"Jadi, intinya kita rapat mendorong PLN segera menyelesaikan. Jadi mohon masyarakat bersabar. Intinya pemadaman bergilir ini segera berakhir. Soal kompensasi (pemadaman bergilir) kita tidak disampaikan rinciannya, tapi kalau tidak salah tadi disebut itu Rp39 miliar sesuai pemakaian masing-masing di rumah tangga," ungkapnya.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta PLN Sulselrabar lebih aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih masif dalam hal ini menggunakan semua media yang ada terkait jadwal pemadaman bergilir.
"Meminta PLN Sulselrabar memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2021. Meminta PLN Sulselrabar dan Dinas ESDM untuk mengecek revisi RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) untuk penambahan pembangunan pembangkit listrik di Sulsel," ujar Rachmatika.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulselrabar Moch Andy Adchaminoerdin usai rapat tersebut menanggapi pertanyaan wartawan dengan beralasan pemadaman bergilir karena kekurangan daya pasok listrik.
"Kalau pemadaman terjadi karena kebutuhan itu lebih banyak dari pada kekuatan kita. Jadi demand (permintaan) lebih besar dari pada daya tampung pasok" katanya.
Mengapa daya tampung pasok berkurang, ungkap dia, karena ada pemain kordit besar yang di kelola oleh PLN, baik milik PLN sendiri maupun tambahan pembangkit baru Mobile Power Plant (MPP) yang tidak bisa maksimal.
