Makassar (ANTARA) - Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB Dalduk) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama DPRD setempat memberi edukasi berwirausaha kepada komunitas perempuan, melalui Workshop Emansipasi Perempuan di Era Digital.
"Workshop ini digelar untuk memberi edukasi dan semangat berwirausaha bagi komunitas-komunitas perempuan agar tumbuh mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain," ujar Kepala OPD Dinas PPPA-KB Dalduk Sulsel Andi Mirna di Makassar, Sabtu.
Selain Andi Mirna, workshop itu juga dihadiri Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari dan berbagai komunitas atau kelompok ekonomi perempuan.
Workshop tersebut mengangkat tema Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi,kegiatan ini digelar selama dua hari, 9-10 Desember 2023.
Andi Mirna menyebut dalam kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan akses permodalan bagi komunitas atau kelompok perempuan yang aktif dalam hal wirausaha atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel.
Dia juga menyinggung berbagai tantangan bagi perempuan terhadap era digitalisasi, termasuk berisiko atau rentan pada kekerasan seksual berbasis digital.
"Saat ini banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan, untuk itu perlunya kita hadirkan workshop yang juga turut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Sulsel Ibu Andi Ina bagi sesama perempuan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina berharap program-program yang berorientasi terhadap kemajuan perempuan didukung dengan anggaran mumpuni.
"Sebagai perempuan harus mendukung perempuan," kata dia.
Dalam memberikan motivasi, Andi Ina mengaku telah mencatat sejarah dalam proses pemilihan langsung sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Sulsel.
"Semoga ini menjadi pembuka bagi perempuan lain apakah melanjutkan estafet kepemimpinan Ketua DPRD Sulsel atau menjadi pemimpin di sektor lain," ujarnya.
Kendati demikian, Andi Ina berharap program-program yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan perempuan didukung peningkatan anggaran di masa depan.
Pada kesempatan ini, ia menyinggung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana korban-korbannya juga merupakan perempuan tanah air. Untuk itu, tokoh perempuan asal Kabupaten Barru ini menilai perempuan harus tangguh dan mandiri memanfaatkan digitalisasi.
Berita Terkait
BKKBN RI kembalikan 114 PPPK formasi 2022 untuk bertugas di Sulsel
Senin, 12 Februari 2024 20:50 Wib
BKKBN Sulsel melakukan penguatan program Dashat di Kampung KB
Kamis, 8 Februari 2024 1:00 Wib
Dinkes Sidrap edukasi petugas gizi pengukuran tepat guna atasi stunting
Senin, 11 Desember 2023 22:06 Wib
Bupati sebut semua desa di Luwu Utara Sulsel berstatus kampung KB
Senin, 4 Desember 2023 15:33 Wib
Kepala BKKBN Sulsel mengklaim program KB berkontribusi turunkan stunting
Minggu, 3 Desember 2023 23:43 Wib
Pemprov Sulsel dan Usaid susun "manual book" penggunaan aplikasi Inzting
Sabtu, 2 Desember 2023 1:11 Wib
BKKBN Sulsel memperkuat layanan KB di pesisir cegah stunting
Selasa, 21 November 2023 0:56 Wib
BKKBN: Indonesia mencapai kemajuan besar dalam ICPD lewat kampung KB
Jumat, 17 November 2023 14:21 Wib