DPRD Minta Pemkab Alokasikan Dana Program JKN

Rabu, 15 Januari 2014 13:36 WIB

"Masih ada warga Biak Numfor yang belum terdaftar dalam program JKN sehingga perlu penanganan dan perhatian serius pemerintah daerah, "harap Ketua Komisi III DPRD Biak Numfor.

Biak (ANTARA Sulsel) - Gabungan Komisi A DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua meminta pihak Pemkab mengalokasikan dana untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat di wilayah itu.

"Gabungan Komisi A mengusulkan supaya Pemkab mennyiapkan anggaran untuk sosialisasi program JKN bersama badan penyelenggara jaminan sosial dan dinas kesehatan," harap juru bicara gabungan Komisi A DPRD Yusuf Brabar di Biak, Rabu.

Yusuf Brabar mengatakan, hingga kini belum semua masyarakat Biak Numfor mengerti serta mehamami program JKN sehingga perlu disosialisasikan secara menyeluruh.

Gabungan komisi A menilai, lanjut Yusuf Brabar, program JKN merupakan hak semua warga sehingga perlu diberikan dukungan anggaran dalam menunjang kepersertaan jaminan sosial bidang kesehatan.

"Masih ada warga Biak Numfor yang belum terdaftar dalam program JKN sehingga perlu penanganan dan perhatian serius pemerintah daerah, "harap Ketua Komisi III DPRD Biak Numfor.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Soal (BPJS) Kabupaten Biak Numfor ditetapkan premi kepesertaan JKN terendah kepersetaan JKN mencapai kelas III, Rp25.500/org/bulan, kelas II Rp42.500 serta Rp59.500/tahun. I.K. Sutika

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.