Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya mewujudkan ekonomi inklusif yang telah diawali dengan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"Rapat koordinasi ini bertujuan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar-kelompok dan wilayah," kata Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, di Mamuju, Jumat.
Ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.
Bahtiar mengatakan pembentukan suatu daerah otonom dimaksudkan agar dapat mandiri dari sisi keuangan.
Namun, Provinsi Sulbar yang sudah menjadi daerah otonom selama 20 tahun, namun 77 persen APBD-nya masih bergantung pada transfer dari pusat.
"Sehingga perlu merenungkan bahwa apa yang diperjuangkan 20 tahun lalu masih sangat jauh dengan kondisi saat ini," katanya.
Bahtiar berharap, melalui rapat koordinasi yang melibatkan TPAKD, OJK, LPS dan pihak terkait lainnya, dapat mendukung melalui otoritas dan jejaring untuk membantu percepatan pembangunan di Sulbar.
"Bagaimana mungkin mendorong ekonomi inklusif dengan jumlah APBD di Sulbar tidak cukup Rp15 triliun. Sehingga, jalan satu-satunya harus mendapatkan dukungan KUR," ucap Bahtiar.
Ia menyebut saat ini kuota KUR Sulbar sebesar Rp3 triliun dan sudah terserap Rp900 miliar.
"Artinya, tersisa lebih Rp2 triliun yang dapat dimanfaatkan. Peluang inilah yang akan dijalankan untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Sulbar, salah satunya itu bisa kita kembangkan pisang cavendish," kata Bahtiar.
Ia pun berjanji akan mengajukan penambahan kuota KUR Rp4 triliun di Sulbar.
"Dana KUR dapat diakses masyarakat melalui beberapa perbankan, yakni BSI, BRI, BNI, Bank Mandiri serta Bank Sulselbar," ujarnya.
Berita Terkait
Polda Sulbar fasilitasi pelaku UMKM pasarkan produk lokal
Rabu, 11 September 2024 11:22 Wib
PPDI Sulsel dorong evaluasi pendidikan inklusif usai viral kasus perundungan
Minggu, 16 Juni 2024 1:56 Wib
Pemprov Sulbar membentuk tim akselerasi ekonomi kerakyatan dan inklusif
Senin, 27 Mei 2024 11:58 Wib
Presiden Jokowi mengajak dunia wujudkan tata kelola air inklusif dan berkelanjutan
Senin, 20 Mei 2024 14:15 Wib
BerdayaBareng-British Embassy berkolaborasi soal program akses digital
Minggu, 14 Januari 2024 12:08 Wib
Pemprov Sulbar dorong ASN fokus pada budaya kerja positif dan inklusif
Kamis, 11 Januari 2024 10:56 Wib
Capres Ganjar siap memberikan anak berkebutuhan khusus ruang yang setara
Rabu, 27 Desember 2023 6:17 Wib
Bappenas: Pemindahan ibu kota upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif
Senin, 11 Desember 2023 13:52 Wib