Golkar Sulbar Siap Terima Putusan MK

Kamis, 5 Juni 2014 22:17 WIB

"Saat ini proses sidang sengketa Pemilu legislatif sementara berlangsung. Apa pun hasilnya maka kita siap mengamankan keputusan peradilan tertinggi di negara ini," kata Ketua DPD Golkar Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Kamis.

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Sulawesi Barat, menyampaikan tetap siap menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil kasus proses pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif 9 April 2014.

"Saat ini proses sidang sengketa Pemilu legislatif sementara berlangsung. Apa pun hasilnya maka kita siap mengamankan keputusan peradilan tertinggi di negara ini," kata Ketua DPD Golkar Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Kamis.

Menurutnya, partai Golkar telah mengajukan beberapa bukti ke MK terkait pelangaran pemilu pada 9 April 2014. Jadi, apa pun hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MK maka semua pihak harus bisa menerimanya.

"Intinya, apapun keputusan MK maka kita akan terima. Namun kita berharap pelanggaran yang diajukan ini ada perhatian serius agar hal ini tidak terulang lagi pada momen pesta demokrasi yang akan kita hadapi," ungkap Anwar.

Anwar yang juga gubernur dua periode ini menyampaikan, sedikitnya terdapat 28 poin pelanggaran yang terjadi di kabupaten Mamuju yang telah dilakukan oleh penyelengara pemilu dari tingkat KPPS hingga KPU provinsi.

"Laporan yang kami sampaikan ke ke MK terdiri dari 28 poin dugaan pelangaran yang dilakukan oleh penyelengara dari tingkat KPPS, TPS, PPK, KPU Kabupaten Mamuju dan KPU Sulbar," ungkapnya

Ia mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi yang terburuk dibandingkan pemilu sebelumnya. Pelanggaran pemilu di Sulbar berlangsung terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan partai politik tertentu.

Hal itu, menurutnya, tidak boleh dibiarkan terjadi karena akan merusak sistem serta nilai-nilai yang hendak dicapai dalam berdemokrasi.

"Kita ingin mencapai proses demokrasi yang baik. Nah, jika demokrasi yang kita laksanakan masih diwarnai politik transaksional, kekerasan, intimidasi, dan termasuk melakukan kejahatan pemilu yang didesain secara sistematis maka demokrasi itu akan rusak. Jika demokrasi rusak maka masyarakat kita juga akan ikut rusak," tegasnya. Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.