Bupati Pinrang minta TP2DD optimalkan penerimaan pajak daerah

Makassar (ANTARA) - Penjabat Bupati Pinrang Ahmadi Akil meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

"Saya berharap semua pihak khususnya TP2DD agar bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan PAD," ujar Ahmadi Akil melalui keterangan resmi yang diterima di Makassar usai memimpin high level meeting TP2DD di Pinrang, Senin.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Pinrang Noer Rachmat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pinrang Agurhan Madjid, para camat, kepala desa, lurah, dan pihak terkait lainnya.

Pj Bupati Ahmadi Akil menegaskan pentingnya peran pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia berharap melalui sosialisasi itu sektor pajak kendaraan bermotor serta pajak mineral dapat menjadi sumber pendapatan yang memberikan pendapatan asli daerah dengan peningkatan yang lebih signifikan bagi Kabupaten Pinrang.

“Peningkatan PAD adalah kunci bagi kemajuan daerah. Untuk itu, kita perlu mengoptimalkan potensi yang ada, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak mineral. Saya berharap, pendapatan dari sektor ini bisa bertambah secara signifikan,” katanya.

Ahmadi Akil juga menghimbau agar seluruh perangkat daerah dan masyarakat segera melakukan balik nama kendaraan bermotor yang masih terdaftar di luar Pinrang.

Menurut dia, hal ini merupakan langkah yang penting untuk mendukung peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan.

“Saya minta kepada semua perangkat daerah jika kendaraan masih terdaftar di luar Pinrang, segera lakukan balik nama. Begitu juga dengan masyarakat. Ini penting, agar pajak kendaraan bisa masuk ke daerah kita dan mendukung pembangunan,” terang dia.

Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari setiap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan pajak daerah.

Menurut dia, para camat, kepala desa, dan lurah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa edaran tersebut diterapkan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati juga mengajak para peserta rapat untuk memperluas pola pikir dalam upaya pembangunan ekonomi. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya harus fokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor lainnya, termasuk dari hasil pajak baik bangunan maupun kendaraan.

“Mindset pembangunan ekonomi kita tidak boleh hanya fokus pada pertanian. Kita harus melihat potensi dari sektor lainnya, seperti pajak bangunan dan kendaraan, yang bisa menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah,” ucapnya.

Dirinya juga mengungkapkan harapannya agar Kabupaten Pinrang bisa menyusul daerah lain di Sulawesi Selatan yang memiliki PAD besar, seperti Kota Makassar dan Luwu Timur.

Kekuatan PAD disebutnya merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian suatu daerah.

“Saya ingin Pinrang bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Saat ini, PAD yang besar hanya dimiliki oleh Makassar dan Luwu Timur. Jika kita ingin Pinrang berdaya dan maju, kita harus memperkuat PAD kita,” ujar Ahmadi Akil.