Pemprov Sulsel Raih Opini WTP-DPP
"Opini ini menunjukkan Pemprov Sulsel berupaya mempertahankan kualitas penyajian Laporan Keuangan Daerah karena mampu memperoleh opini WTP hingga empat kali berturut-turut," kata Auditor Utama VI BPK RI Sjafrudin Mosii di Makassar, Rabu.
Makassar (ANTARA Sulsel) - Laporan Keuangan Pemprov Sulsel Tahun 2013 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Opini ini menunjukkan Pemprov Sulsel berupaya mempertahankan kualitas penyajian Laporan Keuangan Daerah karena mampu memperoleh opini WTP hingga empat kali berturut-turut," kata Auditor Utama VI BPK RI Sjafrudin Mosii di Makassar, Rabu.
Opini WTP ini menurut Sjafruddin menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Daerah Pemprov Sulsel telah disajikan secara wajar terhadap semua hal yang materil. Opini ini merupakan penilaian tertinggi terhadap suatu Laporan Keuangan Daerah.
"Opini ini kami berikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi keuangan dan arus kas dalam pelaksanaan APBD oleh Pemprov Sulsel," jelasnya.
Sjafrie mengatakan terkait Paragraf Penjelasan dalam hasil penilaian tersebut salah satunya disebabkan karena Pemprov Sulsel belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar Laporan Akuntansi Negara.
"Pemprov memiliki waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan laporan sesuai dengan rekomendasi yang kami berikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan," kata Sjafruddin.
Menanggapi hasil pemeriksaan ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan rasa bangga dan harunya karena kerja kolektif yang dilakukan oleh pemerintah membuahkan hasil yang baik.
"Kami bangga dan terharu atas hasil pemeriksaan ini, namun setiap hasil pemeriksaan pasti akan ada catatan, tetapi untuk WTP itu berarti hanya sekitar satu persen yang menjadi masalah, khususnya mengenai aset," pungkas Syahrul. Budi Suyanto
Pewarta : Nurhaya J Panga
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
