Makassar (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengingatkan Direksi PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) agar memperhatikan perekonomian masyarakat sekitar berkaitan minimnya pemberdayaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini.
"PT KIMA sebagai BUMN memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat sekitarnya. Sebagai aset negara dengan investasi besar dari dana reksa serta kontribusi pajak kepada pemerintah provinsi dan kota, PT KIMA seharusnya mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan," papar perwakilan Anggota DPR RI Novita Hardini di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor PT KIMA, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, pihaknya juga mendalami pengelolaan perusahaan BUMN ini dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak berkembang secara siginifikan serta rencana pengembangan industrinya dalam dekade mendatang.
Hal tersebut mengemuka saat rombongan Komisi VII DPR RI mendengarkan paparan dari Direktur Utama PT KIMA dan jajarannya tentang berbagai aspek pengelolaan serta tantangan yang dihadapi perusahaan termasuk minimnya perhatian pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.
Selain itu, Novita juga menyoroti rendahnya dividen yang dihasilkan PT KIMA, mengingat aset yang dikelola cukup besar. Pihaknya meminta agar PT KIMA lebih inovatif dalam mengembangkan potensi bisnisnya untuk meningkatkan kontribusinya kepada negara dan daerah sekitar.
"Kami mendorong PT KIMA agar lebih mampu memberdayakan masyarakat sekitar, agar sirkular ekonomi dapat bergerak lebih kuat hingga ke tingkat akar rumput, khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki peran ganda dalam keluarga," paparnya menekankan.
Melalui pemberdayaan masyarakat ini, ia berharap dampak ekonomi dari PT KIMA tidak hanya berfokus pada pajak atau CSR (corporate social responsibility) semata, tetapi bagaimana menyentuh aspek pertumbuhan ekonomi lebih merata di daerah.
"Dengan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk PKK, PT KIMA dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat yang nantinya akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar," tuturnya menegaskan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII DPR ingatkan PT KIMA perhatikan ekonomi masyarakat
