Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024.
"Sudah kita mulai, kita edarkan surat edaran bersama, SK bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Bawaslu. Kita sudah sampaikan berkali-kali zoom meeting tiap minggu juga disampaikan," kata Tito saat ditemui awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.
Dia mengungkapkan sosialisasi agar ASN netral dalam pilkada sudah dilakukan. Sosialisasi itu termasuk dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) bersama dengan Menteri PANRB dan Bawaslu.
Tito juga mengingatkan pada seluruh ASN bahwa tahapan pilkada sudah dimulai, maka merupakan suatu kewajiban untuk menjaga netralitas.
Dirinya menekankan adanya pihak yang menjadi wasit yakni Bawaslu. Maka, Bawaslu pun dinilai berwenang menindak tegas setiap ASN yang terbukti tidak menjaga netralitasnya di Pilkada.
"Maka wasit utamanya adalah Bawaslu. Ya jadi kita juga minta pada Bawaslu kalau seandainya ada ASN tidak netral, ya tindak tegas. Ada sanksi rekomendasi administrasi," ujarnya.
"Kalau ada sanksi administrasi, pejabat pembina kepegawaian PPK, maka bupati/wali kota, gubernur, Mendagri di atasnya maka secara bertingkat akan difollow up apa sanksinya. Kalau dia pidana ya dipidanakan melalui namanya Gakkumdu, ada Polri, Kejaksaan," sambung dia.
Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.
Sebelumnya, akhir September 2024, KPU RI mengumumkan ada 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri minta Bawaslu tindak tegas ASN yang tidak netral di Pilkada
Berita Terkait
KPK masih menemukan indikasi korupsi dalam pemeriksaan LHKPN
Senin, 9 Desember 2024 14:30 Wib
Presiden Prabowo meminta mekanisme pengendalian inflasi dilanjutkan
Senin, 9 Desember 2024 14:26 Wib
OJK Sulselbar paparkan kinerja 2024 dalam mendukung UMKM
Sabtu, 7 Desember 2024 16:55 Wib
Panitia Natal Nasional menggandeng PGI dalam persiapan perayaan Natal 2024
Sabtu, 7 Desember 2024 9:59 Wib
DP3A Luwu Timur sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam ekonomi
Jumat, 6 Desember 2024 16:55 Wib
YLK SS-Kanwil Bea Cukai Sulbagsel sosialisasikan pemberlakuan cukai MBDK
Kamis, 5 Desember 2024 5:44 Wib
Sekper: Pengunduran diri Dian Siswarini dari presdir XL Axiata akan diputuskan dalam RUPS
Rabu, 4 Desember 2024 14:39 Wib
Polri dalam arsitektur negara demokrasi di era modern
Selasa, 3 Desember 2024 10:48 Wib