Akademisi : Pilkada Langsung Boros

"Sekitar 330 kepala daerah hasil pemilihan langsung terjerat korupsi dan tak sempat membangun daerahnya," kata Dekan Fakultas Ekonomi Unwira Kupang itu.

Kupang (ANTARA Sulsel) - Akademisi dari Universitas Katolik Widaya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, Thomas Ola Langoday mengatakan harus diakui bahwa Pilkada langsung yang digelar dalam 10 tahun terakhir terbukti boros atau tidak hemat secara ekonomis.

"Memang harus jujur diakui bahwa fakta menunjukkan dalam 10 tahun terakhir Pilkada dilaksanakan secara langsung lebih besar anggaran yang dikeluarkan hingga triliunan rupiah, ketimbang Pilkada oleh DPRD seperti sebelumnya," katanya di Kupang, Rabu.

Menurut dia, Pilkada langsung menghabiskan uang negara sekitar Rp57 trilun. Belum lagi beban sosial seperti konflik sosial, menurunnya moral karena praktik jual beli suara, serta beban kampanye besar sehingga membuat kepala daerah terpilih rawan korupsi.

"Sekitar 330 kepala daerah hasil pemilihan langsung terjerat korupsi dan tak sempat membangun daerahnya," kata Dekan Fakultas Ekonomi Unwira Kupang itu.

Oleh karena itu, menurut dia, apabila saat ini ada rancangan undang-undang Pilkada yang di antaranya ada pasal yang mengatur Pilkada dilakukan kembali oleh DPRD mungkin baik untuk dipertimbangkan untuk diterima secara rasional dan politis.

Ia mengatakan ada arus kuat yang menghendaki Pilkada oleh DPRD segera disahkan karena beberapa pertimbangan tadi dan diyakini Pilkada oleh DPRD justru akan membawa demokrasi semakin sehat.

Ketua Program Studi Pascasarjana Unwira Kupang itu mengatakan Pilkada harus dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika, namun harus difasilitasi agar tidak menjadi korban dari proses itu.

Ia mengatakan tantangan mendesak saat ini adalah menjadikan Pilkada sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis.

"Inilah sesungguhnya esensi dari partipasi politik rakyat. Karena harus diakui bahwa selama proses Pilkada masih didominasi oleh elit-elit partai politik yang bermental menyimpang, maka selama itu pula rakyat akan merasakan Pilkada sebagai euforia semata," katanya.

Selain itu, katanya, Pilkada langsung akan menjadi euforia ketika praktik manipulasi, politik uang, dan kekerasan politik masih berlangsung.

Ia mengatakan pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu yang terdahulu belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

"Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai tampak setelah penyelenggaraan Pemilu 2004 yang berjalan relatif cukup lancar dan aman, namun secara ekonomis harus dikaji lagi," katanya.

Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan Pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan "chaos" atau konflik menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini .

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) yang telah berlangsung sejak 2005.

Idealnya, kata dia, momentum pilkada dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi, karena sejatinya agenda ke depan bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi, dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratis.

"Ini penting mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara faktual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka," katanya. Sigit Pinardi

Pewarta : Hironimus Bifel
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.