Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.
"Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah," kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.
Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.
Kondisi itu lanjut Jazilul, tentu kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.
Anggaran sebanyak itu kata Jazilul hanya untuk satu daerah, belum lagi di provinsi lainnya.
"Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup," tuturnya.
Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.
"Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung
Berita Terkait
KPU Sidrap rampungkan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada serentak
Senin, 2 Desember 2024 10:21 Wib
KPU Makassar mulai merekapitulasi suara Pilkada Serentak 2024
Minggu, 1 Desember 2024 21:27 Wib
Hasto: PDI Perjuangan menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota
Minggu, 1 Desember 2024 20:31 Wib
Bawaslu Makassar merekomendasikan PSU di TPS 15 Parangtambung
Minggu, 1 Desember 2024 17:43 Wib
Bawaslu Sulsel rekomendasikan 11 TPS laksanakan PSU Pilkada 2024
Minggu, 1 Desember 2024 17:25 Wib
KPU RI : Pilkada lanjutan digelar pada September 2025 jika paslon tunggal kalah
Minggu, 1 Desember 2024 12:54 Wib
Ketua Komisi III DPR : Isu adanya keterlibatan "partai cokelat" pada Pilkada 2024 hoaks
Sabtu, 30 November 2024 9:07 Wib
KPU menyiapkan panduan sengketa Pilkada 2024
Jumat, 29 November 2024 18:15 Wib