Pemprov Sulsel siapkan GPM menjaga stabilitaspangan jelang Ramadhan

Selasa, 25 Februari 2025 21:28 WIB

Kadis Ketapang Muhammad Arsjad memimpin rapat koordinasi pelaksanaan GPM jelang Ramadhan 1446 H di Makassar, Selasa,(25/2/2025).ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel (1)

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) demi menjaga stabilitas dan harga pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Kepala Dinas Ketapang Sulsel Andi Muhammad Arsjad di Makassar, Selasa, mengatakan GPM merupakan salah satu langkah strategis Pemprov Sulsel dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Dinas Ketapang Sulsel sendiri rencananya akan menggelar GPM yang dipusatkan di pelataran Kantor Dinas Ketapang Sulsel, Makassar, pada 27-28 Februari 2025.

Muhammad Arsjad menyampaikan, hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana tetap bisa melakukan fungsi dan peran masing-masing. Baik sebagai pemerintah, mitra pemerintah, atau penyedia dalam upaya stabilisasi pasokan harga. Apalagi, menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Menurut dia, jika berangkat dari pengalaman pada tahun tahun sebelumnya, biasanya permintaan masyarakat meningkat pada momen Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

"Dan tentunya, kalau permintaan meningkat, biasanya harga-harga naik. Apalagi, kemarin ada kebijakan bagaimana harga gabah itu dinaikkan, ini bisa menjadi pemicu untuk komoditi-komoditi yang lain," katanya saat rakor bersama pihak terkait di Makassar.

Pada rakor tersebut, berbagai pihak terkait dilibatkan, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, serta distributor bahan pangan.

Berdasarkan rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulsel tahun ke tahun (y-to-y), yakni Januari 2025 terhadap Januari 2024 sebesar 0,10 persen atau cukup baik. Namun hal tersebut, kata Arsjad, tidak boleh membuat cepat senang dan puas, karena inflasi itu terjadi bukan pengaruh deflasi di sektor pangan, tetapi deflasi yang terjadi di sektor lain, yaitu listrik.

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah dengan diskon listrik ternyata berpengaruh sekali terhadap kondisi inflasi, termasuk di Sulawesi Selatan.

"Dengan berakhirnya kebijakan diskon listrik tersebut di bulan depan, ditambah lagi dengan kenaikan harga gabah, dan akan memasuki bulan Ramadan, maka harga pangan tentu berpotensi untuk ikut bergerak," tambahnya.

Oleh karena itu, Arsjad mengajak para pemangku kepentingan yang hadir dalam rakor untuk mencermati kondisi tersebut.

"Bahwa ada fenomena yang terjadi dan ini tidak bisa sendiri-sendiri kita hadapi, harus sama-sama kita pikirkan yang harus dilakukan. Inilah sebabnya saya mengajak kita semua, karena ada tantangan yang akan kita hadapi ke depan dan itu butuh dukungan dari kita sekalian," lanjutnya.

Arsjad berharap dengan adanya ide, kritik, saran, dan masukan dari peserta rakor tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya di Sulsel.