Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dapat mengendalikan harga sejumlah kebutuhan pokok dengan adanya program gerakan pasar murah (GPM) yang dilaksanakan menjelang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
"Inflasi atau kenaikan harga kebutuhan dapat dikendalikan di Sulbar menjelang lebaran berkat koordinasi sinergi dan kolaborasi yang dilakukan Pemprov Sulbar bersama sejumlah pihak," kata Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM (Koperindag dan UKM) Provinsi Sulbar, Muhammad Faizal Thamrin di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar melakukan upaya pengendalian inflasi bekerjasama dengan sejumlah pihak di antaranya TNI, Polri dan pihak kejaksaan dengan membentuk tim pengendalian inflasi dan satgas pangan.
"Tim pengendali inflasi tersebut bekerja agar tidak ada permainan harga sembako di tingkat distributor kebutuhan pokok untuk mencari keuntungan, yang dapat merugikan masyarakat," katanya.
Selain itu, tim juga menjalankan sejumlah langkah strategi penanganan inflasi, dengan melaksanakan gerakan pasar murah di seluruh kabupaten di Sulbar.
"Gerakan pasar murah bertujuan agar terjadi stabilitas harga pangan sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonominya jelang lebaran dengan membeli kebutuhan pokok yang harganya lebih terjangkau," katanya.
Ia mengatakan, strategi pengendalian inflasi di Sulbar membuahkan hasil, juga berkat pemantauan harga secara berkala yang dilakukan Pemprov Sulbar menjelang lebaran, agar ketika kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan di pasaran dapat diintervensi dan dikendalikan.
"Pemprov Sulbar juga telah memfasilitasi distribusi komoditas kebutuhan masyarakat, agar pihak distributor tidak mengeluarkan biaya mahal dalam mendistribusikan sembako yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi," katanya.
Ia menyampaikan, inflasi menjelang lebaran di Sulbar atau pada Maret 2025 sekitar 0,48 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar.
