Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia (BI) memperkuat program-program kerakyatan dalam upaya mengendalikan inflasi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan pihaknya bersama Pemprov Sulsel telah menyelenggarakan high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan pada 6 Maret 2025.
Usai pelaksanaan HLM TPID Sulsel tersebut, lanjutnya, BI bersinergi dengan pemerintah provinsi melanjutkan program kerakyatan seperti Mandiri Benih, Gerakan Tanam Cabai di sekolah, Gerakan Pangan Murah di seluruh kabupaten/kota, dan Perbaikan Distribusi Pangan.
"Juga mendukung tindak lanjut ini dengan melakukan peningkatan penyerapan gabah petani pada periode panen raya, yaitu di Maret sampai dengan April 2025, serta pengoptimalan gudang-gudang yang ada di Sulawesi Selatan," tegasnya.
Rizki menambahkan dari berbagai upaya tindak lanjut yang disepakati gubernur bersama TPID Sulsel yakni akan melakukan koordinasi rutin untuk mewujudkan kebijakan Astacita pemerintah serta 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan yang efektif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengatakan BI telah banyak berkontribusi membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk dalam pengendalian inflasi di Sulsel.
"Kami terima kasih atas nama rakyat Sulawesi Selatan atas segala ikhtiar, cerdas, dan luar biasa Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan melakukan selama ini. Pengendalian inflasi Sulawesi Selatan termasuk terbaik dalam jajaran terbaik antar provinsi," ujarnya.
