Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan tanggapan positif terhadap usulan Ekonomi Biru di wilayahnya.
"Menteri KKP memberikan sinyal positif dan menyatakan kesiapannya untuk mendalami dan menindaklanjuti berbagai usulan Provinsi Sulbar secara teknis melalui tim lintas direktorat," kata Suhardi Duka, di Mamuju, Jumat.
Gubernur menyampaikan telah melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Kelautan dan Perikanan bersama seluruh bupati se-Sulbar.
Pada pertemuan itu, Gubernur menyampaikan paparan secara komprehensif mengenai potensi pesisir Sulbar, mulai dari panjang garis pantai, kawasan budidaya laut hingga prospek Ekonomi Biru ke depan.
Pertemuan tersebut, kata Suhardi Duka, menjadi momentum dalam mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Sulbar.
"Sudah saatnya laut menjadi sumber pendapatan baru Sulbar. Potensinya ada dan komitmennya kami hadirkan langsung bersama seluruh kepala daerah saat pertemuan dengan Menteri KKP," terang Suhardi Duka.
Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi kabupaten adalah bagian dari strategi besar Sulbar membangun ekonomi berbasis laut.
Gubernur menyatakan harapan besar agar Kementerian KKP dapat merespons cepat dan strategis.
"Kami datang bukan untuk minta-minta, tetapi membawa rencana dan kesiapan. Kami ingin tumbuh dari laut, dan berharap Kementerian KKP menjadi mitra utama dalam perjalanan ini," kata Suhardi Duka.
Sementara, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi pada pertemuan dengan Menteri KKP menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas daerah pesisir di Kabupaten Mamuju.
Ia juga menyoroti pentingnya revitalisasi tambak rakyat dan kesiapan lahan seluas 125 hektare untuk tambak produksi.
Selain itu Bupati juga menyampaikan kebutuhan akan cold storage, kapal dan alat tangkap modern menjadi perhatian utama.
"Kami juga berharap adanya perbaikan sistem penyaluran bantuan. Beberapa program kementerian langsung masuk ke desa tanpa melalui pemkab, ini menyulitkan koordinasi dan pengawasan," jelas Sutinah.
Ia juga menyampaikan permintaan agar Kementerian KKP mengevaluasi kembali daftar pulau tidak berpenghuni.
"Beberapa pulau itu sebenarnya dikelola oleh masyarakat desa. Kami minta agar dikeluarkan dari daftar tersebut agar tidak menghambat hak dan program masyarakat," ujar Sutinah.
