Makassar (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Fahri Bachmid mengemukakan Indonesia memiliki kompleksitas khususnya pada hukum tata negara termasuk polariasi politik dalam proses legislasinya, sehingga dibutuhkan penguatan check and balance atau kontrol dan keseimbangan.
"Polarisasi politik sering memengaruhi produk hukum, sehingga perlu penguatan sistem untuk menjaga independensi dan check and balance," paparnya saat mengisi materi pada Advance Training III (Latihan Kader) Tingkat Nasional Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulsel di Hotel UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dalam materinya bertajuk 'Potret Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Polarisasi Legislasi dan Ketimpangan Lembaga Negara', Fahri mengulas tentang bagaimana kompleksitas hukum tata negara hingga polarisasi politik pada setiap proses legislasi Rancangan Undang-undang (RUU) dan ketimpangan kinerja antarlembaga negara.
"Partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU sangat penting untuk menjamin bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan nyata," tutur Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan Fakultas Hukum UMI Makassar ini menyarankan.
Menurut dia, hal tersebut penting untuk meningkatkan legitimasi dan efektiftas hukum. Partisipasi yang bermakna atau 'meaningful participation' lanjut dia, konsep yang mengacu pada keterlibatan aktif dan substansial masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.
"Hal ini memastikan bahwa masukan masyarakat didengarkan, dipertimbangkan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan politik," ujar mantan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum UMI Makassar tahun 2002-2003 ini menegaskan.
Selain Dr Fahmi Bachmid, pelatihan kader tingkat nasional ini juga diisi Anas Urbaningrum sebagai narasumber. Ia turut memberikan perspektif strategis kepada peserta mengenai peran pemuda dan kader HMI dalam menghadapi tantangan politik dan kebangsaan.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI di tahun 1997 ini juga menekankan pentingnya konsolidasi gerakan mahasiswa yang berbasis pada nilai keislaman dan kebangsaan untuk memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Kegiatan Advance Training HMI Tingkat Nasional tahun 2025 mengangkat tema 'Insan Cita 2045' dihadiri 32 peserta dan mendapat apresiasi baik dari peserta maupun panitia karena dinilai strategis dalam membekali kader HMI dengan pemahaman mendalam tentang isu ketatanegaraan, politik, dan kebangsaan.
Melalui pelatihan ini, HMI Sulsel berkomitmen mencetak kader yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga peka terhadap dinamika politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Diharapkan, output dari pelatihan ini dapat melahirkan kader-kader unggul yang siap berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
