Sekdaprov Sulsel: Perlu mitigasi pengendalian inflasi hulu ke hilir

Rabu, 28 Mei 2025 15:01 WIB

Sekdaprov Sulsel Jufri Rahman (kiri) memimpin Rakor Penyusunan Road Map Inflasi 2025-2027 yang digelar secara virtual dari Makassar. (ANTARA/HO-Pemprov Sulsel)

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengemukakan perlunya referensi pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat diambil langkah mitigasi yang tepat dalam mengatasi kenaikan harga.

Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan pembahasan rancangan peta jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang dilakukan para pihak berkepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dapat berfokus melahirkan referensi pengendalian inflasi ke depan.

"Kita berharap ada referensi pengendalian inflasi dari hulu, antara, dan hilir sehingga ada langkah mitigasi untuk pengendalian inflasi," harapnya.

Ia menjelaskan, faktor-faktor pemicu inflasi cenderung sama dari tahun ke tahun, seperti konsumsi rumah tangga, perubahan tarif listrik, harga emas, dan komoditas cabai.

"Salah satunya, dari konsumsi rumah tangga. Biasanya dari listrik, jika ada kebijakan perubahan tarif listrik. Pemicu lainnya, dari emas," sebutnya.

Pertemuan TPID ini bertujuan untuk menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan tahun 2025–2027 sebelum disampaikan dalam High-Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulsel.

TPID Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai instansi, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan lainnya.

Sinergi antar instansi ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.