Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyalurkan alat berat untuk menangani persoalan sampah yang ada ditingkat Kabupaten.
"Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah tidak lagi menjadi permasalahan pembangunan," kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, dalam dua dekade sampah menjadi persoalan pembangunan karena kesulitan diangkut, sehingga Pemprov Sulbar memberikan bantuan tersebut dengan harapan persoalan sampah dapat diselesaikan.
Menurut dia, program tersebut sebagai bentuk efektitas anggaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, dan Pemprov Sulbar berupaya melaksanakan berbagai program keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat seperti pemberianaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Gunernur Sulbar menyampaikan berfasarkan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025, terdapat tekanan pembiayaan pembangunan.
Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat, karena Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. dan utang tersebut cicilannya masih berat dan belum lunas.
"Sulbar disarankan menambah utang. Namun kami tolak dan berupaya agar utang pembangunan dapat lunas dalam tiga tahun ke depan," ujarnya.
Ia menyampaikan, beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Beban Fiskal Sulbar 2025 antara lain, pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar, bunga pinjaman: Rp8,7 miliar, dan Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat Rp130,2 miliar.
Selain itu terdapat Pengurangan belanja, karena asumsi retribusi daerah dan Silpa 2024 yang tidak tercapai sekiar Rp145,7 miliar.
Gubernur Sulbar, mengatakan, situasi tersbur menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan dan Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis.
Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan pembangunan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang," katanya.
