FPPI Mamuju Tolak Kenaikan BBM
"Kami menolak rencana kenaikan BBM dengan alasan ketika BBM naik maka harga kebutuhan pokok di masyarakat juga akan naik itu akan membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," kata Ketua Pimkot FPPI Kabupaten Mamuju, Suyuti di Mamuju, Sabt
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Kota Front Perjungan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menyatakan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dilakukan pemerintah.
"Kami menolak rencana kenaikan BBM dengan alasan ketika BBM naik maka harga kebutuhan pokok di masyarakat juga akan naik itu akan membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," kata Ketua Pimkot FPPI Kabupaten Mamuju, Suyuti di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, ketika harga sembako mengalami kenaikan maka masyarakat akan kesulitan secara ekonomi karena masih banyak masyarakat yang hidup dibawah gari kemiskinan itu yang harus dipikirkan pemerintah.
"Banyak masyarakat yang jauh dari kesejahteraan itu yang harus dipikirkan pemerintah, mereka semakin akan kesulitan kalau harga BBM dinaikkan," katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, FPPI akan mengkritik pemerintah kalau menaikkan BBM dengan melakukan aksi unjuk rasa penolakan.
"Meskipun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla didukung masyarakat luas, namun kami tetap akan melakukan kritik termasuk rencana kenaikan BBM ini," katanya.
Menuut dia, pemerintah juga harus kembali mengaudit seluruh pajak-pajak perusahaan yg ada di indonesia baik itu coorporation milik negara luar maupun milik pribumi dan juga negara harus tegas membicarakan soal nasionalisasi aset asing sehingga seluruh perusahaan asing yg begerak di bidang energi dapat dikelolah oleh negara sendiri.
"Pajak perusahaan yang beroperasi di negara ini harus dimaksimalkan sebagai solusi mengatasi keuangan negara, jangan hanya mengeruk sumber daya alam negara ini namun tidak mengkontribusi pembangunan," katanya. Biqwanto
Pewarta : M Faisal Hanapi
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
