Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membangun Kawasan Sentra Industri Perikanan (Kasiwa) di Kabupaten Mamuju, sebagai salah satu upaya pemerintah setempat mendukung program prioritas nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi biru.
"Pembangunan kawasan sentra industri perikanan ini diintervensi penuh melalui dana alokasi khusus (DAK)," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar Suyuti Marzuki di Mamuju, Minggu.
Langkah strategis itu, kata Suyuti Marzuki, merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Perikanan Palipi (PP Palipi) yang memiliki peran vital dalam mendukung rantai pasok hasil laut di wilayah pesisir Sulbar
Hingga saat ini, lanjut dia, proses pengembangan Pelabuhan Perikanan Palipi masih menunggu penerbitan surat resmi dari Gubernur Sulbar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Surat ini akan menjadi dasar legal untuk percepatan pembangunan dan dukungan lintas sektor," ujar Suyuti Marzuki.
Pada kesempatan itu, Suyuti Marzuki juga menyampaikan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap program nasional dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan.
Hal itu, menurut Suyuti Marzuki, sejalan dengan narasi pembangunan nasional yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi biru serta sumber kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari visi kami menjadikan Sulbar yang maju dan sejahtera," kata Suyuti Marzuki.
Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan itu tambahnya, dilaksanakan melalui program yang menyentuh langsung masyarakat nelayan melalui inisiatif Penangkap Ikan Terukur (PIT) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.
“PIT adalah kunci keberlanjutan sektor perikanan kita. Bukan hanya soal menangkap ikan, tapi bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil tetap memberikan penghasilan yang layak bagi nelayan," tambahnya.
Namun, keberhasilan program-program strategis itu, menurutnya, sangat bergantung pada dukungan dan keberlanjutan alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah.
"Tanpa komitmen fiskal yang kuat, upaya mencapai swasembada pangan dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan akan sulit terwujud," kata Suyuti Marzuki.
