BBM Naik PMII Datangi DPRD Sulbar

Rabu, 19 November 2014 23:03 WIB

"Dengan tegas kami menolak kebijakan pemerintah pusat yang telah menaikkan harga BBM. Makanya, kami minta agar persoalan ini turut disikapi oleh anggota DPRD Sulbar. Sebab, imbas naiknya harga BBM ini adalah rakyat yang berpenghasilan rendah," kata K

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju mendatangi gedung DPRD Sulawesi Barat sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM.

"Dengan tegas kami menolak kebijakan pemerintah pusat yang telah menaikkan harga BBM. Makanya, kami minta agar persoalan ini turut disikapi oleh anggota DPRD Sulbar. Sebab, imbas naiknya harga BBM ini adalah rakyat yang berpenghasilan rendah," kata Koordinator Lapangan (Koorlap) PMII Mamuju, Ali Akbar dalam orasinya saat menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di gedung DPRD Sulbar, Rabu.

Demonstrasi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut turut dijaga ketat aparat Kepolisian Polres Mamuju serta Satuan Pamong Praja Sulbar yang memblokade pintu masuk gedung DPRD Sulbar.

Setelah pihak DPRD Sulbar melakukan negosiasi dengan Ketua Umum PMII Mamuju Wahyu Setiawan, sejumlah demonstran diijinkan masuk ke ruang aspirasi untuk bertemu unsur pimpinan DPRD.

Mahasiswa berpendapat, kesepakatan pemerintah mencabut subsidi BBM dan mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan harga justru dinilai akan menimbulkan situasi ekonomi yang tidak stabil.

Karena itu, kata dia, pemerintahan Jokowi-JK harusnya memperhatikan kesejahteraan rakyat sebab kebijakan pembangunan bukan semata mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM dalam situasi ekonomi masyarakat yang belum membaik.

"Pemerintah harus bertanggung jawab baik pusat maupun daerah terutama para anggota dewan Sulbar yang dipilih langsung oleh rakyat. Kami inginkan, agar subsidi yang ditarik dari BBM ini dapat menyasar untuk kebutuhan rakyat," jelasnya.

Saat ini kata dia, imbas naiknya BBM tersebut berdampak sistemis terhadap harga Sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya yang akhir-akhir ini ikut bergerak naik.

"Kebijakan ini telah mempengaruhi harga sembako yang ikut naik, dan kebijakan ini semakin mempersempit gerak masyarakat miskin dalam melangsungkan hidup," tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Andi Mappangarra menyampaikan, turut sepakat menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia turun.

"Kami pun tidak menerima kebijakan menaikkan harga BBM. Nanti kita akan melihat kondisi di lapangan dampak naiknya sembako imbas kenaikkan BBM itu," jelasnya.

Termasuk kata dia, mengkaji Upah Minim Provinsi (UMP) Sulbar yang telah ditetapkan senilai Rp1,6 juta karena bisa saja sudah tak releven UMP setelah pemerintah menaikkan BBM. Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.