Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berkomitmen menuangkan hasil riset dari KONEKSI untuk menjadi acuan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
KONEKSI merupakan program kerja sama Indonesia-Australia dalam melakukan penelitian terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia
"Tentunya komitmen Pemprov Sulsel untuk mengaplikasikan hasil penelitian ini sudah pasti. Karena perjalanan RPJMD itu harus ada acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan. Apalagi terhadap dampak perubahan iklim," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman pada giat KIE (Knowledge and Innovation Exchange) yang digelar perdana di Makassar, Selasa.
Jufri mengungkapkan bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan telah menyiapkan berbagai langkah dan inovasi terhadap mitigasi perubahan iklim, khususnya pada wilayah Sulsel yang memiliki kawasan pesisir sangat panjang hingga ratusan kilometer, dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan dengan perubahan iklim.
"Termasuk kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es di daerah kutub. Itu sudah kita masukkan dalam kebijakan di RPJMD Sulsel tahun 2025–2030," ujar dia.
Menurut dia, pelaksanaan riset sudah menjadi keharusan untuk memetakan langkah terbaik melakukan intervensi ke masyarakat terkait dampak perubahan iklim, termasuk respons yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan iklim yang terjadi.
Sebab, kata dia, langkah terbaik dari masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim bisa direplikasi dan ditularkan ke daerah lain sehingga secara langsung memberikan edukasi pada daerah-daerah yang mungkin memiliki kesamaan permasalahan serupa.
"Dampak perubahan iklim itu hampir tidak sama, tetapi polanya mirip-mirip, seperti musim kering yang memanjang. Akibatnya, ketersediaan air bersih setiap tahun menjadi permasalahan. Itu mesti dimitigasi," kata dia.
Terkait program Pemprov terhadap perubahan iklim di Sulsel, Jufri menyebut dua langkah utama yakni mitigasi dan adaptasi.
Dia mencontohkan kejadian longsor di utara Sulsel yang terjadi hampir setiap tahun, sehingga mitigasinya bersumber dari sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya melakukan penanaman ulang dan reboisasi di kawasan itu.
"Sementara kalau adaptasinya, itu mesti terakomodasi dalam kerangka pekerjaan. Oleh karena itu, RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi oleh Bappenas," ujarnya.
Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary mengemukakan bahwa cerita-cerita dari apa yang dihadapi masyarakat serta kelompok-kelompok komunitas menjadi sangat penting untuk didengarkan.
Menurut dia, dalam setiap proses pembangunan dan tahapan penyusunan perencanaan, perlu lebih banyak dialog dan diskusi untuk mendengarkan komunitas terkait pandangannya jika dihadapkan pada isu pembangunan yang ada.
"Apalagi di kawasan timur Indonesia dengan beragam masyarakat dan budaya, tentunya kita perlu memperhatikan masukan-masukan dan pandangan dari komunitas,” katanya.
